Pemerintah Siapkan Pengoperasian LRT Palembang Juni 2018

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan pengoperasian Light Rail Transit (LRT) Palembang pada Juni 2018. Persiapan operasional tersebut dilakukan dengan menunjuk konsultan integrator.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, penunjukan konsultan dilakukan untuk mengintegrasikan semua fungsi dan fasilitas yang ada pada proyek tersebut.

"Kami sudah menunjuk konsultan integrator yang akan mengintegrasikan semua fungsi dan kepentingan. Jadi saya minta semua stakeholder juga aktif untuk melakukan koordinasi terkait feeder maupun transit oriented development (TOD)," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (23/1/2018).

Menhub mengunjungi Palembang meninjau kesiapan proyek LRT dalam rangka mendukung pergelaran Asian Games 2018 sekaligus sebagai transportasi massal pertama di Palembang.

"Saya juga meminta Ditjen Perkeretaapian dan tim mempersiapkan dengan baik bagaimana bangkitan penumpang, feeder dan TOD berfungsi karena kita ingin sekali LRT Palembang menjadi contoh bagi suatu pengembangan kota," jelas Menhub.

Menhub menambahkan, pihaknya juga meminta pemda untuk melakukan perubahan rute terhadap lalu lintas transportasi yang ada. Perubahan tersebut dilakukan untuk mendukung rute lalu lintas transportasi terkait kesiapan operasi LRT.

"Selain itu, saya juga minta pemda untuk memberikan dukungan penuh dengan melakukan reroute mengenai lalu lintas transportasi yang ada, memfungsikan TOD secara maksimal. Artinya satu sisi secara fungsional TOD bisa menampung bangkitan lalu lintas tetapi secara komersial Pemda juga mendapat manfaat atas tumbuhnya titik-titik TOD tersebut," tambahnya.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, pengujian akan dilakukan setelah kereta LRT tiba pada bulan Februari 2018. Selanjutnya, uji kelayakan operasi akan dimulai pada bulan Maret hingga Mei. Setelah itu, diharapkan pada bulan Juni LRT sudah beroperasi 100% di seluruh stasiun dan dengan tiga titik bangkitan yaitu Jakabaring, Bandara dan Lippo.

"Harga tiket sementara kita tetapkan Rp5.000. Tentunya kelebihan dari biaya itu menjadi beban dari pemerintah," pungkasnya.