Pemerintah Keroyokan Mendata Perusahaan E-Commerce
Jum'at, 02 Februari 2018 - 19:09 WIB
Pemerintah Keroyokan Mendata Perusahaan E-Commerce
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, pemerintah melalui beberapa kementerian akan keroyokan mendata perusahaan e-commerce beserta isi usaha kecil dan menengah (UKM) di dalamnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelasngkan, terkait hasil pendataan, semuanya akan dijadikan satu di Badan Pusat Statistik (BPS).
"Pendataan kebijakan pemerintah itu single data policy yaitu BPS. Kominfo, Kemendag itu sama-sama keroyokan menyiapkan formatnya, template-nya, informasi kepada BPS," kata dia Jakarta, Jumat (2/2/2018).
Menurutnya, pemerintah baru dapat mengatur e-commerce yang ada jika sudah memiliki data yang lengkap, mulai dari lokasi hingga besaran nilai di dalamnya. "Itu sudah ada, di mana dia, berapa volumenya. Tujuannya agar kita itu ambil keputusan pakai data," imbuhnya.
Rudiantara menambahkan, menyatukan data-data tersebut sangat penting agar masing-masing kementerian tidak membuat data sendiri yang akhirnya memengaruhi regulasi yang akan ditentukan.
"Jangan nanti setiap kementerian bikin data sendiri, nanti datanya enggak benar malah kebijakannya malah salah. Ini sudah mulai sama BPS," teranngnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelasngkan, terkait hasil pendataan, semuanya akan dijadikan satu di Badan Pusat Statistik (BPS).
"Pendataan kebijakan pemerintah itu single data policy yaitu BPS. Kominfo, Kemendag itu sama-sama keroyokan menyiapkan formatnya, template-nya, informasi kepada BPS," kata dia Jakarta, Jumat (2/2/2018).
Menurutnya, pemerintah baru dapat mengatur e-commerce yang ada jika sudah memiliki data yang lengkap, mulai dari lokasi hingga besaran nilai di dalamnya. "Itu sudah ada, di mana dia, berapa volumenya. Tujuannya agar kita itu ambil keputusan pakai data," imbuhnya.
Rudiantara menambahkan, menyatukan data-data tersebut sangat penting agar masing-masing kementerian tidak membuat data sendiri yang akhirnya memengaruhi regulasi yang akan ditentukan.
"Jangan nanti setiap kementerian bikin data sendiri, nanti datanya enggak benar malah kebijakannya malah salah. Ini sudah mulai sama BPS," teranngnya.
(izz)
Lihat Juga :
