Budi Karya Ingin Ubah Biaya Tol Laut Menjadi Berbasis Kontainer
Jum'at, 02 Februari 2018 - 22:28 WIB
Budi Karya Ingin Ubah Biaya Tol Laut Menjadi Berbasis Kontainer
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan berencana mengubah sistem tol laut, dari berbasis angkutan menjadi berbasis kontainer. Hal ini demi menekan disparitas harga, khususnya di wilayah Indonesia timur.
"Jadi kalau kita mau kirim berbasis angkutan tentunya berapa pun isinya kita harus bayar. Jadi kita akan deteksi kota ini berapa, 100 kontainer, 200 kontainer, 50 kontainer, kita akan kirim sesuai volume atau kebutuhan itu," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi, Jumat (2/2/2018).
Menurut Budi Karya, langkah ini dilakukan karena tingkat keterisian angkutan balik belum maksimal. Dengan sistem berbasis kontainer, diyakini Menhub akan lebih dapat menekan biaya pengangkutan.
"Karena angkutan balik kan belum maksimal jadi kita bisa mereduksi cost atas itu. Kira-kira (pengurangan biaya) 30%-40% karena uangnya ini bisa kita pakai kegiatan-kegiatan untuk menambah jalur dan menambah intensitas," terangnya.
Budi Karya mengakui, saat ini masih ada daerah yang hanya disandari kapal tol laut dua pekan sekali. Dengan upaya penekanan biaya ini, diharapkan nantinya dapat menambah intensitas kapal tol laut di suatu daerah.
Selain merubah sistem tol laut, menurut dia, pihaknya juga akan segera merestrukturisasi pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia agar lebih murah, lebih cepat, dan lebih transparan.
"Kami akan menerapkan delivery order (DO) online. Selama ini namanya DO itu dari pintu ke pintu, fisik harus hadir. Ini kan butuh waktu dan juga mengakibatkan tidak sesuai tata kelola yang baik. Dengan DO online, ini bisa berjalan," ujarnya. Untuk hal ini, Budi Karya mengatakan perlu adanya perubahan kebiasaan dan konsistensi pihak-pihak terkait untuk bisa mengaplikasikan sistem DO online ini.
Selain itu, ia berharap operasional Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan dengan kapasitas 60% dari total barang yang bergerak di Indonesia, dapat beroperasi 7 hari dalam sepekan. Hal ini perlu dilakukan, karena menurutnya, dengan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok 5 hari akan berpengaruh pada distribusi barang dari daerah-daerah di sekitar Jakarta.
"Kami ingin sekali memudahkan apabila operasi dari Pelabuhan Priok itu tidak 5 hari tapi 7 hari. Jadi sekarang ini, Sabtu-Minggu, barang ada tetapi orang-orangnya tidak aktif. Kami minta aktif semuanya sehingga barang-barang kalau begitu hari Jumat tadinya setop, ini barang-barang bisa jalan," ungkapnya.
Budi Karya berharap perubahan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok dari 5 hari menjadi 7 hari ini akan mulai dilaksanakan pada Maret 2018.
"Jadi kalau kita mau kirim berbasis angkutan tentunya berapa pun isinya kita harus bayar. Jadi kita akan deteksi kota ini berapa, 100 kontainer, 200 kontainer, 50 kontainer, kita akan kirim sesuai volume atau kebutuhan itu," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi, Jumat (2/2/2018).
Menurut Budi Karya, langkah ini dilakukan karena tingkat keterisian angkutan balik belum maksimal. Dengan sistem berbasis kontainer, diyakini Menhub akan lebih dapat menekan biaya pengangkutan.
"Karena angkutan balik kan belum maksimal jadi kita bisa mereduksi cost atas itu. Kira-kira (pengurangan biaya) 30%-40% karena uangnya ini bisa kita pakai kegiatan-kegiatan untuk menambah jalur dan menambah intensitas," terangnya.
Budi Karya mengakui, saat ini masih ada daerah yang hanya disandari kapal tol laut dua pekan sekali. Dengan upaya penekanan biaya ini, diharapkan nantinya dapat menambah intensitas kapal tol laut di suatu daerah.
Selain merubah sistem tol laut, menurut dia, pihaknya juga akan segera merestrukturisasi pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia agar lebih murah, lebih cepat, dan lebih transparan.
"Kami akan menerapkan delivery order (DO) online. Selama ini namanya DO itu dari pintu ke pintu, fisik harus hadir. Ini kan butuh waktu dan juga mengakibatkan tidak sesuai tata kelola yang baik. Dengan DO online, ini bisa berjalan," ujarnya. Untuk hal ini, Budi Karya mengatakan perlu adanya perubahan kebiasaan dan konsistensi pihak-pihak terkait untuk bisa mengaplikasikan sistem DO online ini.
Selain itu, ia berharap operasional Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan dengan kapasitas 60% dari total barang yang bergerak di Indonesia, dapat beroperasi 7 hari dalam sepekan. Hal ini perlu dilakukan, karena menurutnya, dengan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok 5 hari akan berpengaruh pada distribusi barang dari daerah-daerah di sekitar Jakarta.
"Kami ingin sekali memudahkan apabila operasi dari Pelabuhan Priok itu tidak 5 hari tapi 7 hari. Jadi sekarang ini, Sabtu-Minggu, barang ada tetapi orang-orangnya tidak aktif. Kami minta aktif semuanya sehingga barang-barang kalau begitu hari Jumat tadinya setop, ini barang-barang bisa jalan," ungkapnya.
Budi Karya berharap perubahan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok dari 5 hari menjadi 7 hari ini akan mulai dilaksanakan pada Maret 2018.
(ven)
