Belum Ratifikasi Protokol ke-6 Jasa Keuangan, RI Tertinggal di ASEAN

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) merupakan suatu yang urgent. Pasalnya, saat ini hanya tinggal Indonesia yang belum meratifikasi protokol keenam tersebut di antara negara anggota ASEAN lainnya.

(Baca Juga: Sri Mulyani Rayu DPR Restui RUU Liberalisasi Jasa Keuangan ke-6
Dia mengungkapkan, kerja sama jasa keuangan dalam kerangka AFAS ini sejatinya dapat mengurangi hambatan perdagangan dan investasi jasa terutama di bidang keuangan di lingkungan ASEAN. Sembilan negara anggota ASEAN lainnya pun telah menandatangani protokol tersebut.

"Sembilan negara ASEAN telah meratifikasi protokol keenam tersebut. Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang belum meratifikasi protokol keenam tersebut," katanya dalam rapat kerja (raker) Komisi XI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Bahkan kata dia, saat ini di ASEAN telah menginjak pada protokol ketujuh untuk perjanjian mengenai jasa keuangan. Protokol tersebut pun telah disepakati."Dengan demikian kita termasuk negara paling terakhir dalam melakukan ratifikasi," imbuh dia.

Pada dasarnya, kata dia, protokol keenam ini telah dibahas dengan anggota dewan sejak 18 Januari 2016. Namun, kala itu DPR meminta agar ratifikasi tersebut dilakukan dengan menerbitkan Undang-undang (UU).

"Dengan permintaan dari DPR tersebut, pemerintah telah memenuhi dengan melakukan penyusunan naskah akademis dan proses penyelerasan naskah akademis dan harmonisasi RUU. Presiden telah menyampaikan draf RUU ke DPR pada 11 april 2017. Oleh karena itu, sekarang kita membahasnya di dewan," tandasnya.