Ini Jurus Kemenperin Bangun Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Jum'at, 09 Februari 2018 - 17:30 WIB
Ini Jurus Kemenperin Bangun Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi inklusif, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan empat strategi, yaitu kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri, pembangunan industri ke luar Jawa, kebijakan e-smart industri kecil menengah (IKM), dan kebijakan penerapan revolusi industri 4.0.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara menjelaskan, kebijakan pembangunan SDM ini dalam rangka mencapai tujuan penyerapan lapangan kerja.
Untuk itu, dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, program link and match SMK dan industri, serta program pelatihan industri dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan).
Selanjutnya, strategi pembangunan industri ke luar Jawa ditujukan untuk mendorong pengurangan ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan rencana pembangunan 16 zona industri (kawasan industri) sampai dengan tahun 2019 yang mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa.
Mengenai kebijakan e-smart IKM, jelas dia, ditujukan dalam rangka peningkatan kesempatan IKM nasional dalam memasarkan produk secara lebih masif melalui platform digital.
"Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Industry 4.0 yang saat ini tengah dikembangkan," kata Ngakan dalam keterangan resmi, Jumat (9/2/2018).
Saat ini, Kemenperin sedang menyusun roadmap pengembangan Industry 4.0 yang difokuskan pada lima sektor, yakni indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, automotif, elektronik, dan kimia.
Kepala BPPI pun berharap peran pengusaha dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, khsusnya sektor industri manufaktur. Pengusaha, kata dia, memiliki peranan yang vital sebagai aktor utama penggerak ekonomi nasional.
"Dengan dunia usaha semakin meningkat, maka potensi penumbuhan menumbuhkan usaha-usaha baru di sektor produktif akan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih banyak lagi," tandasnya.
Ngakan menambahkan, pembangunan ekonomi inklusif juga harus mampu menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang tinggi dan menurunkan ketimpangan ekonomi.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara menjelaskan, kebijakan pembangunan SDM ini dalam rangka mencapai tujuan penyerapan lapangan kerja.
Untuk itu, dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, program link and match SMK dan industri, serta program pelatihan industri dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan).
Selanjutnya, strategi pembangunan industri ke luar Jawa ditujukan untuk mendorong pengurangan ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan rencana pembangunan 16 zona industri (kawasan industri) sampai dengan tahun 2019 yang mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa.
Mengenai kebijakan e-smart IKM, jelas dia, ditujukan dalam rangka peningkatan kesempatan IKM nasional dalam memasarkan produk secara lebih masif melalui platform digital.
"Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Industry 4.0 yang saat ini tengah dikembangkan," kata Ngakan dalam keterangan resmi, Jumat (9/2/2018).
Saat ini, Kemenperin sedang menyusun roadmap pengembangan Industry 4.0 yang difokuskan pada lima sektor, yakni indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, automotif, elektronik, dan kimia.
Kepala BPPI pun berharap peran pengusaha dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, khsusnya sektor industri manufaktur. Pengusaha, kata dia, memiliki peranan yang vital sebagai aktor utama penggerak ekonomi nasional.
"Dengan dunia usaha semakin meningkat, maka potensi penumbuhan menumbuhkan usaha-usaha baru di sektor produktif akan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih banyak lagi," tandasnya.
Ngakan menambahkan, pembangunan ekonomi inklusif juga harus mampu menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang tinggi dan menurunkan ketimpangan ekonomi.
(fjo)
Lihat Juga :
