Peningkatan Perdagangan RI-AS Didorong Dubes Donovan dan KSP

JAKARTA - Mendongkrak nilai kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) disepakati oleh Duta Besar AS Joseph Donovan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Dengan skala dan kekuatan ekonomi Indonesia yang sangat signifikan dalam kurun waktu terakhir, Donovan mengungkapkan terdapat banyak peluang yang dapat dilakukan.

“Volume perdagangan Indonesia dengan AS hanyalah 1,5 lipat lebih besar dibandingkan dengan volume perdagangan AS dengan Vietnam,” ujar Donovan kepada Moeldoko.

Pada tahun 2017, nilai perdagangan antara AS dan Indonesia meningkat sebesar 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Moeldoko sendiri menegaskan bahwa Indonesia sekarang ini melakukan banyak investasi dan sekaligus pembenahan.

“Saat ini kita sudah membuat 15 paket kebijakan ekonomi yang sebagian besar adalah deregulasi dan penciptaan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Oleh karena itu, saya berharap makin besar investasi AS di Indonesia,” jelas Moeldoko.

Menjawab hal itu Dubes AS Donovan secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia adalah advokat yang baik yang dapat menggambarkan bagaimana berbisnis di Indonesia. “Perusahaan-perusahaan AS yang ada di Indonesia dapat menjelaskan bagaimana mereka menjalankan bisnis di Indonesia,” kata Donovan.

Ia menambahkan, perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia dapat menjelaskan dan mengajak perusahaan-perusahaan asal AS lainnya yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Akan tetapi jika iklimnya tidak kondusif, misalnya mereka menemukan kesulitan atau menghadapi peraturan yang berbelit-belit, atau peraturan yang berubah-ubah, itu akan membuat kesan yang negatif pula.

Sebagai gambaran, tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia memang meningkat cukup tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Presiden Jokowi sendiri masih merasa bahwa Indonesia harus bisa melompat lebih tinggi dengan melakukan sejumlah deregulasi. Demikian pula dalam hal daya tarik investasi, di mana Indonesia sekarang ini berkategori layak investasi berdasarkan penilaian yang dibuat oleh berbagai lembaga pemeringkat investasi internasional.

Selain perdagangan, pertemuan awal pekan kemarin juga membicarakan sejumlah topik aktual, antara lain menyangkut stabilitas kawasan regional, dan investasi, serta perkembangan kerja sama aktual antara kedua negara. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Joseph Donovan menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai mitra strategis AS di kawasan Asia Pasifik.

“Saya baru bertugas 14 bulan di Indonesia, sehingga saya perlu harus banyak belajar segala sesuatu tentang Indonesia. Misi saya di Indonesia salah satunya adalah memperkokoh kerja sama dalam berbagai bidang yang selama ini sudah berlangsung,” kata Donovan.

Ia juga menginformasikan kebijakan terbaru AS tentang pembukaan kembali pelatihan militer antara Kopassus dengan AS. “Mungkin akan bisa dimulai dengan Detasemen 81 Kopassus,” tambahnya

Detasemen 81 Kopassus adalah detasemen pasukan elite TNI-Angkatan Darat yang memiliki keahlian dalam penanggulangan terorisme. Sementara itu Moeldoko menyampaikan pandangannya, bahwa Indonesia dan AS memiliki sejarah kerja sama yang sangat panjang dalam berbagai bidang. Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memainkan peranan kunci dalam menjaga stabilitas kawasan ini.

”Oleh karena itu, saya sangat memahami kebijakan penyeimbangan kembali (rebalancing) yang ditempuh oleh Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Pasifik. Sebaliknya, ketika saya berkunjung ke Tiongkok sebagai Panglima TNI, saya juga menyampaikan hal yang sama. Poin yang terpenting adalah, masing-masing negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan ini tidak mengambil kebijakan yang dapat menciptakan menurunkan kestabilan di kawasan Asia Pasifik,” kata Moeldoko yang didampingi oleh Deputi I Darmawan Prasodjo dan Deputi II Yanuar Nugroho.

Dalam pertemuan tersebut, Donovan dan Moeldoko juga membahas dan saling bercerita tentang topik-topik aktual di negara masing-masing. Di Indonesia, salah satu topik yang menjadi pembahasan adalah pembahasan tentang Rancangan KUHP di parlemen. Donovan mengatakan bahwa perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan rentan sangat dibutuhkan.

Sementara itu Moeldoko mengatakan, seharusnya untuk mendorong kemajuan sebuah bangsa, isu soal mayoritas dan minoritas itu tidak lagi menjadi relevan, karena yang paling diperlukan adalah kompetensi atau keahlian. “Pandangan yang dikotomis seperti itu justru tidak akan membuat kita tidak dapat berbuat sesuatu lebih efektif. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi mengembangkan pemikiran-pemikiran yang mendikotomi seperti itu,” ungkapnya.

Tentang pembahasan Rancangan KUHP, Moeldoko menjelaskan bahwa KUHP yang sekarang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sudah sangat lama dan bisa jadi ada sebagian yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. “KUHP itu sudah ada sejak zaman Belanda, sementara perkembangan di masyarakat sudah sangat modern dan berbeda dengan situasi dan kondisi ketika KUHP itu dibuat,” katanya.