Kalah dari Negara Tetangga, Hipmi Harus Wadahi Wirausaha Indonesia
Kalah dari Negara Tetangga, Hipmi Harus Wadahi Wirausaha Indonesia
A
A
A
TANGERANG - Prihatin dengan minimnya wirausaha di Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memandang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) harus mampu berperan mewadahi para pengusaha muda Indonesia. Hipmi yang dinilai memiliki SDM kreatif, inovatif, berintelektualitas tinggi serta berjiwa enterpreneur menurutnya sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan semangat dan kemampuan wirausaha masyarakat.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menekankan HIPMI harus menjadi organisasi yang mampu menciptakan pengusaha-pengusaha muda tangguh yang dapat mensejahterakan rakyat. “Kelak dengan adanya Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, diharapkan pertumbuhan dan perkembagan wirausaha akan semakin cepat dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi," jelas Bamsoet saat pembukaan Rakernas HIPMI di Tangerang.
Ia mengaku prihatin dengan jumlah wirausaha di Indonesia yang hanya berkisar 3%. Karenanya ia meminta semua pihak mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dengan peran serta berbagai pihak diyakininya akan meningkatkan rasio wirausaha Indonesia yang saat ini persentasenya masih sangat rendah.
"Secara persentase, jumlah wirausaha di negara kita hanya sekitar 3 persen. Kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah di atas 4 persen," ujar Bamsoet saat Pembukaan Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Tangerang.
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet menuturkan banyak persoalan yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha. Beberapa faktor disebutkan Bamsoet adalah pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas SDM pelaku wirausaha, regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan sehingga menghambat perkembangan dunia wirausaha serta kendala dalam mengakses modal.
"Permasalahan ini merupakan PR kita besama. Pihak pemerintah dan masyarakat, terutama pengusaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi bagi permasalahan yang ada," paparnya.
Mantan ketua Komisi III ini mengungkapkan kelahiran RUU Kewirausahaan Nasional yang telah masuk Prolegnas DPR merupakan kunci strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. RUU ini sekaligus menjawab tantangan perekonomian dunia yang didominasi sistem kapitalisme dan liberalisme.
"RUU Kewirausahaan Nasional akan menjadi penyeimbang antara kepentingan pasar yang berorientasi modal dengan kebutuhan sosial yang berspektif keadilan," ujar Bamsoet.
Selain dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Rakernas HIPMI kali ini turut dihadiro Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua DPD Oesman Sapta, Kemendikbud Hamid Muhammad serta Kapolri Tito Karnavian.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menekankan HIPMI harus menjadi organisasi yang mampu menciptakan pengusaha-pengusaha muda tangguh yang dapat mensejahterakan rakyat. “Kelak dengan adanya Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, diharapkan pertumbuhan dan perkembagan wirausaha akan semakin cepat dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi," jelas Bamsoet saat pembukaan Rakernas HIPMI di Tangerang.
Ia mengaku prihatin dengan jumlah wirausaha di Indonesia yang hanya berkisar 3%. Karenanya ia meminta semua pihak mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dengan peran serta berbagai pihak diyakininya akan meningkatkan rasio wirausaha Indonesia yang saat ini persentasenya masih sangat rendah.
"Secara persentase, jumlah wirausaha di negara kita hanya sekitar 3 persen. Kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah di atas 4 persen," ujar Bamsoet saat Pembukaan Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Tangerang.
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet menuturkan banyak persoalan yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha. Beberapa faktor disebutkan Bamsoet adalah pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas SDM pelaku wirausaha, regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan sehingga menghambat perkembangan dunia wirausaha serta kendala dalam mengakses modal.
"Permasalahan ini merupakan PR kita besama. Pihak pemerintah dan masyarakat, terutama pengusaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi bagi permasalahan yang ada," paparnya.
Mantan ketua Komisi III ini mengungkapkan kelahiran RUU Kewirausahaan Nasional yang telah masuk Prolegnas DPR merupakan kunci strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. RUU ini sekaligus menjawab tantangan perekonomian dunia yang didominasi sistem kapitalisme dan liberalisme.
"RUU Kewirausahaan Nasional akan menjadi penyeimbang antara kepentingan pasar yang berorientasi modal dengan kebutuhan sosial yang berspektif keadilan," ujar Bamsoet.
Selain dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Rakernas HIPMI kali ini turut dihadiro Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua DPD Oesman Sapta, Kemendikbud Hamid Muhammad serta Kapolri Tito Karnavian.
(akr)
Explore More