Program Modernisasi Pengadaan Demi Belanja Pemerintah Makin Efisien

BOGOR - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeringah (LKPP) Agus Prabowo menegaskan, pengadaan bukan hanya sekedar melakukan pemilihan penyedia, tetapi juga ada beberapa keluaran penting yang harus di perhatikan. Menurutnya belanja pemerintah harus dilakukan efisien, hal ini yang coba dilakukan para pemangku kepentingan kunci, untuk penguatan kebijakan pengadaan dan mendukung keberhasilan inisiatif reformasi pengadaan pemerintah.

“Belanja Pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif, public delivery dan kualitas barang/jasa yang baik dan menciptakan kompetisi yang adil. Hal tersebut akan mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam program modernisasi pengadaan," tegas Agus di Bogor, Selasa (13/3/2018).

Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia dan LKPP, didukung oleh Milllennium Challenge Account (MCA) Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), telah menggelar pelaksanaan Jakarta Forum III. 12-13 Maret di Bogor.

Agus menambahkan, penguatan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia pengelola pengadaan menjadi penting agar belanja pengadaan pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Kejelasan peran bagi institusi pengadaan akan meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab dan kinerja atau tingkat layanan.

Sambung dia menegaskan, akan sulit untuk mendapatkan SDM yang kompeten apabila sistem tidak mendukung secara baik, terutama saat tren belanja pemerintah menjadi lebih besar dan lebih strategis dalam membangun negara.

Ia menegaskan Jakarta Forum juga membahas isu-isu terkini dari pengadaan barang dan jasa. Tidak berhenti pada pengadaan barang dan jasa konvensional, tetapi forum ini juga harus bisa menginisiasi berbagai terobosan baru bagi pengadaan barang dan jasa di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga negera.

Terkait kelembagaan, Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia Firman Dharmawan mengatakan, arah perbaikan yang ingin dituju adalah pembentukan kelembagaan yang bersifat permanen dan struktural, bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi, serta memiliki peran strategis sebagai Center of Excellence.

“Dalam Jakarta Forum III juga dibahas penyesuaian kelas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa didasari pada perluasan fungsi organisasi ULP menjadi UKPBJ, serta perluas tugas fungsi jabatan fungsional untuk mendukung end-to-end pengadaan barang dan jasa secara strategis," tambah Firman.