Holding BUMN Migas Masih Menuai Keraguan
Senin, 26 Maret 2018 - 22:03 WIB
Holding BUMN Migas Masih Menuai Keraguan
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas dengan PT Pertamina sebagai induk usaha masih menuai keraguan, salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati. Pasalnya Ia menerangkan, proses penyatuan perusahaan pelat merah tersebut harus dicek agar memenuhi semua persyaratan yang ada.
"Esensi holding bahwa cek benar atau enggak dalam penuhi syarat holding. Apa yang dilakukan benar-benar bawa kemaslahatan?" tanya Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin (26/3/2018).
Menurutnya akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) oleh aPT Pertamina melalui mekanisme inbreng hal tepat karena porsi saham pemerintah tetap. "Kalau sekedar akuisisi memungkinkan, misal hibahkan saham (PGN) ke Pertamina dengan mekanisme inbreng," katanya.
Namun, permasalahannya kata Enny, yakni dengan meningkatkan kepemilikan saham PGAS untuk pemerintah. Apabila ada investor yang tidak mau mempertahankan kepemilikan di PGAS tidak terlalu berpengaruh banyak ketika infrastruktur gas belum dibangun.
"Persoalannya adalah dengan meningkatkannya kepemilikan saham apa jawab tujuan holding? Selama ini PGN masih mayoritas pemerintah, tapi apa yang bisa dilakukan ketika PGN gak mau bangun infrastruktur?," pungkasnya.
"Esensi holding bahwa cek benar atau enggak dalam penuhi syarat holding. Apa yang dilakukan benar-benar bawa kemaslahatan?" tanya Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin (26/3/2018).
Menurutnya akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) oleh aPT Pertamina melalui mekanisme inbreng hal tepat karena porsi saham pemerintah tetap. "Kalau sekedar akuisisi memungkinkan, misal hibahkan saham (PGN) ke Pertamina dengan mekanisme inbreng," katanya.
Namun, permasalahannya kata Enny, yakni dengan meningkatkan kepemilikan saham PGAS untuk pemerintah. Apabila ada investor yang tidak mau mempertahankan kepemilikan di PGAS tidak terlalu berpengaruh banyak ketika infrastruktur gas belum dibangun.
"Persoalannya adalah dengan meningkatkannya kepemilikan saham apa jawab tujuan holding? Selama ini PGN masih mayoritas pemerintah, tapi apa yang bisa dilakukan ketika PGN gak mau bangun infrastruktur?," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
