REI Dukung Pembentukan KEK Pariwisata di Bangka

Jum'at, 13 April 2018 - 20:06 WIB
REI Dukung Pembentukan...
REI Dukung Pembentukan KEK Pariwisata di Bangka
A A A
BANGKA - Dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni KEK Tanjung Gunung di Kabupaten Bangka Selatan dan KEK Pantai Timur Sungailiat di Kabupaten Bangka sudah diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pemerintah Pusat.

Pengembangan dua KEK ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui masuknya lebih banyak investasi di Pulau Bangka.

"Keberadaan KEK akan mendorong lebih banyak investasi, baik dari luar daerah maupun luar negeri masuk ke provinsi tersebut," ujar Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Bangka Belitung, Thomas Jusman di sela-sela HUT REI ke-46 di Bangka, Jumat (14/4/2018).

Apabila restu dari Pemerintah Pusat turun, kata dia, maka kedua KEK ini akan melengkapi Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang yang berlokasi di Pulau Belitung, pulau terbesar kedua di provinsi tersebut.

Saat ini, diakuinya sudah ada investor yang melirik potensi ekonomi khususnya properti pariwisata di Babel, namun masih minim. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk menarik lebih banyak lagi investor untuk menanamkan modalnya di Babel perlu dilakukan.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata pun memberikan dukungan penuh terhadap rencana Pemprov Babel untuk membangun dua KEK pariwisata sekaligus di Pulau Bangka. Dia berharap kedua KEK yang masih sedang dalam proses kajian di Dewan KEK Nasional, bisa saling melengkapi untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata di daerah itu.

"Semakin banyak KEK, maka investor memiliki banyak pilihan. Saya pikir ini ide dan prakarsa yang baik untuk memajukan sektor properti dan pariwisata di Babel," ujar Soelaeman.

Menurut dia, potensi alam Babel sangat besar, dan sektor pariwisata merupakan masa depan buat daerah ini. Keindahan alam khususnya pantai adalah anugerah Tuhan untuk masyarakat Babel.

"Sekarang tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik, dan di sini butuh dukungan kebijakan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah," kata Soelaeman.
(ven)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.2676 seconds (0.1#10.140)