Belanja Bantuan Sosial Melesat 88% Jelang Pilpres
Selasa, 24 April 2018 - 16:02 WIB
Belanja Bantuan Sosial Melesat 88% Jelang Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Peningkatan belanja bantuan sosial (bansos) secara signifikan, menurut Center of Reforms on Economics (CORE) erat kaitannya dengan momen Pemilu yang bakal digelar. Seperti diketahui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) bakal digelar pada 2019, mendatang.
(Baca Juga: Hingga Maret 2018, Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp233,95 T )
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, bansos yang meningkat bukanlah suatu yang negatif dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, upaya meningkatkan daya beli sejatinya harus dilakukan secara sustainable (berkelanjutan) dan bukan hanya dengan bantuan sosial.
"Tapi menjamin mereka dapat mata pencaharian yang bagus dan sustain. Untuk masyarakat yang sangat miskin, bansos tetap diperlukan. Yang jadi concern kita adalah bansos meningkat jelang tahun politik, itu tidak sustain. Kita kan ingin yang sustain," katanya di Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Sementara itu Ekonom CORE Ahmad Akbar Susanto menyebutkan, belanja bansos meningkat drastis di tahun ini yaitu sekitar 88%. Ini sangat mencolok, karena pada kuartal 1/2017 peningkatannya hanya sekitar 13%. "Jika dilihat dari sharenya juga tinggi 23%, hanya kalah oleh persentase realisasi belanja untuk bayar bunga utang," imbuh dia.
Menurutnya, belanja sosial bagus jika memang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, jika hal tersebut dilakukan dengan maksud tertentu dan secara sporadis, maka itu yang salah.
"Bansos harus dilakukan secara terencana, dan harus jelas. Bukan sambil jalan-jalan terus kasih bansos ke orang-orang. Kupon sembako dibagiin sambil mobil presiden jalan terus polisi sambil lari bagiin kupon. Bukan begitu caranya," tandasnya.
(Baca Juga: Hingga Maret 2018, Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp233,95 T )
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, bansos yang meningkat bukanlah suatu yang negatif dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, upaya meningkatkan daya beli sejatinya harus dilakukan secara sustainable (berkelanjutan) dan bukan hanya dengan bantuan sosial.
"Tapi menjamin mereka dapat mata pencaharian yang bagus dan sustain. Untuk masyarakat yang sangat miskin, bansos tetap diperlukan. Yang jadi concern kita adalah bansos meningkat jelang tahun politik, itu tidak sustain. Kita kan ingin yang sustain," katanya di Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Sementara itu Ekonom CORE Ahmad Akbar Susanto menyebutkan, belanja bansos meningkat drastis di tahun ini yaitu sekitar 88%. Ini sangat mencolok, karena pada kuartal 1/2017 peningkatannya hanya sekitar 13%. "Jika dilihat dari sharenya juga tinggi 23%, hanya kalah oleh persentase realisasi belanja untuk bayar bunga utang," imbuh dia.
Menurutnya, belanja sosial bagus jika memang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, jika hal tersebut dilakukan dengan maksud tertentu dan secara sporadis, maka itu yang salah.
"Bansos harus dilakukan secara terencana, dan harus jelas. Bukan sambil jalan-jalan terus kasih bansos ke orang-orang. Kupon sembako dibagiin sambil mobil presiden jalan terus polisi sambil lari bagiin kupon. Bukan begitu caranya," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
