Kendati Dimodali Utang, Kebijakan Pembangunan Dinilai Sudah Tepat
Rabu, 16 Mei 2018 - 19:30 WIB
Kendati Dimodali Utang, Kebijakan Pembangunan Dinilai Sudah Tepat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sudah berada di jalur yang tepat (on the track) dalam melakukan pembangunan nasional. Meski, sebagian pembiayaan pembangunan didapat dari utang luar negeri.
Guru Besar Pasar Modal dan Perbankan Adler Haymans Manurung mengungkapkan, suatu negara dapat dijalankan dengan baik bila memiliki pembiayaan yang cukup dan secara terus menerus tersedia.
"Biasanya sumber pembiayaan negara diharapkan dari hasil pajak, bila sumber dana ini tidak mencukupi, maka pemerintah harus mencari dari sumber lain. Salah satunya berasal dari utang luar negeri," katanya di Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Tujuan utang luar negeri, sambung Adler Haymans Manurung, adalah membuat masyarakat sejahtera. Misalnya untuk tujuan produktif seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan program untuk menyejahterahkan rakyat. Sebagai catatan, utang bukan guna menutup keperluan konsumtif semisal belanja pegawai.
Dewan Pakar Jokowi Centre ini menjelaskan, komposisi utang pemerintah tahun 2017 berasal dari pinjaman (loans) Rp744 triliun, utang sekuritas (debt securities) Rp3.195 triliun dengan total Rp3.938 triliun yang merupakan 31,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini merupakan akumulasi dari utang pokok dan bunganya.
"Tidak ada yang salah dengan utang karena semua negara melakukannya. Bahkan dari data yang ada, Jepang 240% dari PDB, Amerika Serikat 90% dari PDB, Jerman 60% dari PDB, dan Italia 120% dari PDB," paparnya.
Dengan menggunakan Teori Debt-Relief Laffer Curve, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus mengelola utang lebih baik dan menghitung kemampuan negara untuk membayarnya. Meski begitu, dia menyarankan adanya solusi rekayasa keuangan untuk mengatasi persoalan utang Indonesia.
Sementara, ekonom dan pendiri LBP Lucky Bayu Purnomo menilai masyarakat Indonesia sudah rasional dalam melihat indikator ekonomi dan pergerakan dinamikanya. Pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp14.040 pada akhir pekan lalu menurutnya lebih dikarenakan situasi eksternal yang lebih besar pengaruhnya dari pada domestik.
"Jadi bukan karena merosotnya kepercayaan di pasar domestik. Namun, pemerintah dapat melakukan pengelolaan risiko. Bank Indonesia dapat melakukan stress test seperti sebelumnya dan melakukan upaya yang diperlukan untuk menjaga kestabilan rupiah dan lain sebagainya," ucapnya.
Guru Besar Pasar Modal dan Perbankan Adler Haymans Manurung mengungkapkan, suatu negara dapat dijalankan dengan baik bila memiliki pembiayaan yang cukup dan secara terus menerus tersedia.
"Biasanya sumber pembiayaan negara diharapkan dari hasil pajak, bila sumber dana ini tidak mencukupi, maka pemerintah harus mencari dari sumber lain. Salah satunya berasal dari utang luar negeri," katanya di Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Tujuan utang luar negeri, sambung Adler Haymans Manurung, adalah membuat masyarakat sejahtera. Misalnya untuk tujuan produktif seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan program untuk menyejahterahkan rakyat. Sebagai catatan, utang bukan guna menutup keperluan konsumtif semisal belanja pegawai.
Dewan Pakar Jokowi Centre ini menjelaskan, komposisi utang pemerintah tahun 2017 berasal dari pinjaman (loans) Rp744 triliun, utang sekuritas (debt securities) Rp3.195 triliun dengan total Rp3.938 triliun yang merupakan 31,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini merupakan akumulasi dari utang pokok dan bunganya.
"Tidak ada yang salah dengan utang karena semua negara melakukannya. Bahkan dari data yang ada, Jepang 240% dari PDB, Amerika Serikat 90% dari PDB, Jerman 60% dari PDB, dan Italia 120% dari PDB," paparnya.
Dengan menggunakan Teori Debt-Relief Laffer Curve, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus mengelola utang lebih baik dan menghitung kemampuan negara untuk membayarnya. Meski begitu, dia menyarankan adanya solusi rekayasa keuangan untuk mengatasi persoalan utang Indonesia.
Sementara, ekonom dan pendiri LBP Lucky Bayu Purnomo menilai masyarakat Indonesia sudah rasional dalam melihat indikator ekonomi dan pergerakan dinamikanya. Pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp14.040 pada akhir pekan lalu menurutnya lebih dikarenakan situasi eksternal yang lebih besar pengaruhnya dari pada domestik.
"Jadi bukan karena merosotnya kepercayaan di pasar domestik. Namun, pemerintah dapat melakukan pengelolaan risiko. Bank Indonesia dapat melakukan stress test seperti sebelumnya dan melakukan upaya yang diperlukan untuk menjaga kestabilan rupiah dan lain sebagainya," ucapnya.
(fjo)
Lihat Juga :
