Gunakan Dana APBN, Jaringan Gas Mendesak Dibangun
Sabtu, 30 Juni 2018 - 00:16 WIB
Gunakan Dana APBN, Jaringan Gas Mendesak Dibangun
A
A
A
BANDUNG - Indonesia dinilai mendesak memiliki jaringan gas (jargas) sampai level rumah tangga, sebagai bentuk kedaulatan energi. Pemerintah diminta mengalokasikan anggaran jargas agar tekanan subsidi LPG bisa ditekan.
Anggota DPR RI Herman Khaeron menilai, pemenuhan kebutuhan bahan bakar, terutama gas dinilai belum memenuhi amanat UUD 1945 dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sambungan pipa gas belum seluruhnya bisa dinikmati masyarakat. Padahal, tarif jargas tak hanya hemat 50% dari LPG tetapi juga memastikan ketersediaan aman bagi masyarakat.
"Banyak keuntungan ketika jargas dilakukan secara nasional. Keuntungannya, harga murah, ketersediaan gas terjamin. Rasanya, yang masih ada berseliweran tabung gas hanya di Indonesia. Di Australia sudah tidak ada tabung gas. Mereka tinggal buka kran karena sambungan sampai ke rumah tangga," kata Herman pada diskusi Jargas di Aula Wisma PGN Bandung, Jumat (29/6/2018).
Pemerintah, lanjut dia, mestinya menaruh perhatian serius pada jargas. Penggunaan dana APBN, semestinya tak hanya jor-joran untuk infrastruktur jalan, tetapi juga dialokasikan untuk ketahanan energi. Salah satunya membangun jaringan pipa gas sampai rumah tangga.
"Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak, dananya harus dari APBN. Nanti kalau swasta, harga jualnya bisa mahal. Sekarang kan dana untuk jargas hanya Rp1 triliun, mustinya lebih besar. Karena itu hanya bisa menyambung 70.000 rumah tangga," timpal dia.
Perwakilan dari Kementerian ESDM Alimudin mengatakan, pemanfaatan gas bumi sudah masuk proyek strategis nasional. Artinya, jargas menjadi perhatian utama karena menyangkut konsumsi masyarakat luas.
Diakui dia, biaya untuk membangun jargas sampai rumah tangga, setidaknya Rp10 juta per rumah tangga. Sehingga diperlukan biaya cukup besar. Sementara anggaran pemerintah sangat terbatas. Tahun ini, anggaran jargas hanya Rp1 triliun.
"Untuk jaringan ke rumah tangga sekarang masih cukup mahal. Apalagi bila jaringannya jauh dari pipa transmisi. Tetapi ada cara lain, yaitu memanfaatkan dana CSR. Sehingga penggunaan APBN bisa maksimal. Tetapi pembangunan jargas saat ini terus dilakukan," pungkas dia.
Anggota DPR RI Herman Khaeron menilai, pemenuhan kebutuhan bahan bakar, terutama gas dinilai belum memenuhi amanat UUD 1945 dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sambungan pipa gas belum seluruhnya bisa dinikmati masyarakat. Padahal, tarif jargas tak hanya hemat 50% dari LPG tetapi juga memastikan ketersediaan aman bagi masyarakat.
"Banyak keuntungan ketika jargas dilakukan secara nasional. Keuntungannya, harga murah, ketersediaan gas terjamin. Rasanya, yang masih ada berseliweran tabung gas hanya di Indonesia. Di Australia sudah tidak ada tabung gas. Mereka tinggal buka kran karena sambungan sampai ke rumah tangga," kata Herman pada diskusi Jargas di Aula Wisma PGN Bandung, Jumat (29/6/2018).
Pemerintah, lanjut dia, mestinya menaruh perhatian serius pada jargas. Penggunaan dana APBN, semestinya tak hanya jor-joran untuk infrastruktur jalan, tetapi juga dialokasikan untuk ketahanan energi. Salah satunya membangun jaringan pipa gas sampai rumah tangga.
"Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak, dananya harus dari APBN. Nanti kalau swasta, harga jualnya bisa mahal. Sekarang kan dana untuk jargas hanya Rp1 triliun, mustinya lebih besar. Karena itu hanya bisa menyambung 70.000 rumah tangga," timpal dia.
Perwakilan dari Kementerian ESDM Alimudin mengatakan, pemanfaatan gas bumi sudah masuk proyek strategis nasional. Artinya, jargas menjadi perhatian utama karena menyangkut konsumsi masyarakat luas.
Diakui dia, biaya untuk membangun jargas sampai rumah tangga, setidaknya Rp10 juta per rumah tangga. Sehingga diperlukan biaya cukup besar. Sementara anggaran pemerintah sangat terbatas. Tahun ini, anggaran jargas hanya Rp1 triliun.
"Untuk jaringan ke rumah tangga sekarang masih cukup mahal. Apalagi bila jaringannya jauh dari pipa transmisi. Tetapi ada cara lain, yaitu memanfaatkan dana CSR. Sehingga penggunaan APBN bisa maksimal. Tetapi pembangunan jargas saat ini terus dilakukan," pungkas dia.
(ven)
Lihat Juga :
