BPJSTK Target 200 Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPJSTK Target 200 Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
A
A
A
BINTAN - BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong program jaminan sosial kepada masyarakat desa melalui pembentukan Desa Sadar Jaminan Sosial. Hingga akhir tahun 2018, diharapkan akan dibentuk sekitar 200 desa sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Dari target 200, hingga saat ini sudah lebih dari setengahnya untuk desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau tahun 2017 sebanyak 276 desa terdaftar," kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis usai peresmian Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (1/8/2018).
Dia pun mengapresiasi Kabupaten Bintan atas dukungannya dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut Ilyas, Desa Ekang Anculai terpilih setelah melalui seleksi dan penilaian tim dimana Desa terpilih memiliki kriteria dan dipastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Salah satu di antaranya adalah telah terdaftarnya Kepala Desa dan perangkatnya pada program BPJS Ketenagakerjaan," papar Ilyas.
Desa sadar ini sebuah tindak nyata dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini juga dilakukan pembinaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa akan pentingnya sebuah jaminan sosial dalam menghadapi risiko-risiko sosial yang dapat menimpa pekerja dimanapun dan kapanpun.
Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS TK Budiono menambahkan, dukungan Pemerintah Daerah, khususnya melalui regulasi sangat penting dalam implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini juga sesuai dengan program Nawa Cita yang di gagas oleh Presiden Jokowi.
"Program ini juga bertujuan agar masyarakat lebih kenal dengan program jaminan sosial dari BPJS TK. Selain itu, agar para perangkat desa sadar akan jaminan sosial untuk para pekerjanya. Kami juga akan selalu mendukung produktivitas pekerja," papar Budiono.
Program Desa Sadar Jaminan Sosial sendiri merupakan inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerjasama dengan aparat desa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja di desa. Sementara itu, sepanjang semester I/2018 perseroan membukukan dana kelolaan sebesar Rp327 triliun atau tumbuh 13,43% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Capaian dana kelolaan di enam bulan pertama tahun 2018 tersebut didorong oleh naiknya komponen dari penambahan iuran dan hasil investasi. Adapun hingga akhir Juni 2018 hasil investasi perseroan juga menjadi sebesar Rp15,10 triliun atau tumbuh 17,78% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Meningkatnya hasil investasi tersebut didukung dengan strategi perusahaan yang tepat dalam membaca kondisi pasar dan juga kebutuhan liabilitas. Hasil investasi tersebut dialokasikan ke sejumlah instrumen investasi yakni surat utang 62%, saham 19%, deposito 8%, reksadana 10% dan investasi langsung 1%.
Dari penempatan portofolio investasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mencatat rasio imbal hasil atau yield on investment sebesar 9,35%. Adapun hingga akhir tahun ini BPJS Ketenagakerjaan memproyeksi dana kelolaan bisa mencapai sebesar Rp367,88 triliun.
"Dari target 200, hingga saat ini sudah lebih dari setengahnya untuk desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau tahun 2017 sebanyak 276 desa terdaftar," kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis usai peresmian Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (1/8/2018).
Dia pun mengapresiasi Kabupaten Bintan atas dukungannya dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut Ilyas, Desa Ekang Anculai terpilih setelah melalui seleksi dan penilaian tim dimana Desa terpilih memiliki kriteria dan dipastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Salah satu di antaranya adalah telah terdaftarnya Kepala Desa dan perangkatnya pada program BPJS Ketenagakerjaan," papar Ilyas.
Desa sadar ini sebuah tindak nyata dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini juga dilakukan pembinaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa akan pentingnya sebuah jaminan sosial dalam menghadapi risiko-risiko sosial yang dapat menimpa pekerja dimanapun dan kapanpun.
Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS TK Budiono menambahkan, dukungan Pemerintah Daerah, khususnya melalui regulasi sangat penting dalam implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini juga sesuai dengan program Nawa Cita yang di gagas oleh Presiden Jokowi.
"Program ini juga bertujuan agar masyarakat lebih kenal dengan program jaminan sosial dari BPJS TK. Selain itu, agar para perangkat desa sadar akan jaminan sosial untuk para pekerjanya. Kami juga akan selalu mendukung produktivitas pekerja," papar Budiono.
Program Desa Sadar Jaminan Sosial sendiri merupakan inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerjasama dengan aparat desa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja di desa. Sementara itu, sepanjang semester I/2018 perseroan membukukan dana kelolaan sebesar Rp327 triliun atau tumbuh 13,43% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Capaian dana kelolaan di enam bulan pertama tahun 2018 tersebut didorong oleh naiknya komponen dari penambahan iuran dan hasil investasi. Adapun hingga akhir Juni 2018 hasil investasi perseroan juga menjadi sebesar Rp15,10 triliun atau tumbuh 17,78% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Meningkatnya hasil investasi tersebut didukung dengan strategi perusahaan yang tepat dalam membaca kondisi pasar dan juga kebutuhan liabilitas. Hasil investasi tersebut dialokasikan ke sejumlah instrumen investasi yakni surat utang 62%, saham 19%, deposito 8%, reksadana 10% dan investasi langsung 1%.
Dari penempatan portofolio investasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mencatat rasio imbal hasil atau yield on investment sebesar 9,35%. Adapun hingga akhir tahun ini BPJS Ketenagakerjaan memproyeksi dana kelolaan bisa mencapai sebesar Rp367,88 triliun.
(akr)
Explore More