Cegah Koperasi Bermasalah, Kemenkop Libatkan 13 KL Awasi Koperasi

Senin, 06 Agustus 2018 - 13:29 WIB
Cegah Koperasi Bermasalah, Kemenkop Libatkan 13 KL Awasi Koperasi
Cegah Koperasi Bermasalah, Kemenkop Libatkan 13 KL Awasi Koperasi
A A A
JAKARTA - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno menegaskan, saat ini pihaknya sudah bekerjasama dengan 13 kementerian dan lembaga dalam rangka mencegah bagi koperasi melakukan penyimpangan usaha. Kerja sama tersebut di antaranya dengan KPPU, OJK, Kemendag, BKPM, Polri, Kejaksaan, BI, Kominfo, Kementerian Agama, dan sebagainya.

Menurut Suparno, Kemenkop bertugas mengawasi dan mengawal koperasi agar tetap dalam jati diri koperasi. "Namun, sektor usaha koperasi kan berbeda-beda. Makanya, kita melibatkan kementerian dan lembaga lain. Tadinya tujuh KL, sekarang sudah menjadi 13 KL. Itu semua tergabung dalam wadah Satgas Waspada Investasi," papar Suparno pada acara Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan USP dan Pengawas Koperasi, di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Suparno mencontohkan, ada koperasi yang menghimpun dana masyarakat dari bukan anggota koperasi, maka Kemenkop melakukan kerjasama penyelesaian masalah itu dengan OJK dan BI.

"Karena itu ada kaitannya dengan pelanggaran Undang Undang Perbankan. Begitu juga misalnya ada kemitraan swasta dengan KUD, Kemenkop akan bekerjasama dengan KPPU. Atau, bila ada koperasi berpraktek MLM, maka kita akan menggandeng Kemendag. Pelanggaran seperti itu banyak terjadi di daerah," kata Suparno.

Dia juga memberi contoh satu kasus koperasi di Lampung Timur yang sudah buka cabang di mana-mana, tapi kini pemilik koperasinya buron dengan membawa lari dana anggota.

"Kasus seperti ini kerap terjadi di mana koperasi bisa dimiliki oleh orang perorangan. Sejatinya, koperasi itu milik bersama, milik anggota, dan bukan perorangan", tandas Suparno.

Karena itu, Suparno meminta agar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, memiliki keberanian untuk menilai kesehatan koperasi yang ada di daerahnya masing-masing.

"Tentunya, langkah pengawasan dan juga penilaian itu sudah sesuai dengan aturan main yang ada. Seperti UU Nomor 25/1992, UU Nomor 23/2014, PP Nomor 9/1995, PP Nomor 24/2018, Permenkop UKM Nomor 2/2017, dan sebagainya", jelas Suparno.

Dia mengakui saat ini daerah masih terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM) di dinas terkait dalam pengawasan koperasi. Masih banyak kepala dinas dan para stafnya yang tidak menguasai dan memahami seluk-beluk usaha perkoperasian.

"Kalau tidak menguasai perkoperasian, mana mungkin dia bisa dan mampu melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan terhadap koperasi," tukas Suparno.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1584 seconds (10.177#12.26)