Kemendag Hapus Bea Masuk Kurma dan Minyak Zaitun Asal Palestina

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita dan Duta Besar Palestina di Jakarta, Zuhair Al-Shun menandatangani Pengaturan Pelaksanaan atau Implementing Arrangement (IA) pada Nota Kesepahaman (MoU) tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0% bagi produk kurma dan virgin olive oil (minyak zaitun murni) Palestina.

“Penandatanganan IA tersebut menandai bea masuk 0% bagi produk kurma dan minyak zaitun murni Palestina ke Indonesia semakin mendekati kenyataan. Implementasi ditargetkan dapat dimulai sekitar satu bulan setelah penandatanganan ini. Nantinya, Indonesia akan mengirim nota diplomatik ke Palestina sebagai tanda bahwa implementasi telah dimulai,” kata Mendag Enggar lewat keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Dokumen IA ini adalah petunjuk teknis pada MoU penghapusan bea masuk 0% bagi produk kurma dan minyak zaitun murni dari Palestina ke Indonesia. Penandatanganan IA merupakan tindak lanjut dari ratifikasi atas MoU antara Indonesia dan Palestina. Proses ratifikasi MoU telah selesai dengan diterbitkannya Perpes Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan MoU Palestina pada 11 April 2018.

“Kami berharap penandatanganan IA ini dapat mempercepat implementasi MoU RI-Palestina. MoU ini memberikan mandat pembentukan instrumen untuk fasilitasi ekspor dari Palestina dengan cara menghapuskan tarif bea masuk ke Indonesia. Hal ini sebagai bentuk dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam meningkatkan perekonomian rakyat Palestina,” jelas Mendag Enggar.

MoU penghapusan bea masuk kurma dan minyak zaitun murni Palestina ke Indonesia menjadi 0% ditandatangani Mendag Enggar dan Menteri Ekonomi Nasional Palestina Abeer Odeh pada 12 Desember 2017 lalu. Penandatanganan dilaksanakan saat pertemuan bilateral Indonesia dan Palestina di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO) ke-11 di Buenos Aires, Argentina.

Dalam agenda penandatanganan IA hari ini, turut hadir perwakilan kementerian dan lembaga antara lain dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kadin Indonesia, serta Indonesia-Palestine Business Council.

Komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Palestina ini merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia setelah resmi kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).