Ini Instruksi Jokowi untuk Perkuat Cadangan Devisa dan Rupiah

JAKARTA - Beberapa saat setibanya kembali di Jakarta seusai meninjau penanganan korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa.

Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan bahwa memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan agar ketahanan ekonomi semakin kuat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak krisis di Turki.

"Kita juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang aman," kata Presiden seperti dilansir Sekretariat Kabinet, Selasa (14/8/2018).

Menurut Presiden, dilihat dari sisi fiskal, menteri keuangan telah mengelola dengan sangat hati-hati sehingga defisit APBN bisa di angka 2,12% dan diperkirakan lebih rendah lagi pada tahun depan.

Sementara di sisi moneter, Presiden juga melihat pengelolaan oleh Bank Indonesia (BI) juga telah sangat berhati-hati. Sementara dari sisi sektor keuangan, Presiden melihat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan masih sangat kuat berada di posisi 22%. Hal itu diyakini mampu menjaga sektor keuangan nasional dari dampak gejolak eksternal.

Terlepas dari itu, Presiden meminta semua pihak untuk terus memperkuat cadangan devisa. Terkait dengan itu, Presiden Jokowi meminta penjelasan mengenai progress di lapangan atas sejumlah langkah yang telah diputuskan untuk melakukan hal itu.

Di antaranya, percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel B20 serta peningkatan penggunaan kandungan lokal untuk mengurangi impor.

Masih terkait dengan pengendalian impor, Presiden meminta Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai agar betul-betul mencermati secara detail mengenai impor yang dilakukan selama ini. Impor, tegas dia, sebaiknya hanya dilakukan untuk bahan baku yang sangat penting dan tidak memiliki substitusi di dalam negeri.

Presiden juga mengingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan. Karena sektor ini akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Gubernur BI Pery Warjiyo, Ketua OJK Muliaman D Hadad, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Selain itu juga hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasona M Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPS Suhariyanto, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.