Genjot Investasi, BKPM Sarankan Ada Penambahan Insentif di Sektor Hulu
Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:01 WIB
Genjot Investasi, BKPM Sarankan Ada Penambahan Insentif di Sektor Hulu
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai cara agar pemerintah bisa meningkatkan ekspor di Indonesia. Salah satunya pemerintah memperketat laju impor bahan baku dan barang modal untuk menekan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan akan membengkak pada tahun ini.
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan, melebarnya defisit transaksi berjalan akan sangat berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, kinerja neraca perdagangan saat ini yang juga belum menunjukkan tren positif.
"Pertama yang sudah saya sampaikan tadi yaitu insentif fiskal yang harus istimewa, bukan monoton atau biasa-biasa saja. Jadi harus istimewa dan bersifat terobosan seperti tax holiday 50 tahun, kan gebrakan yang cukup istimewa," ujar Thomas di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (14/5/2018).
Dia menyebutkan 75% dari total impor Indonesia adalah dalam bentuk bahan baku. Sehingga menurutnya adanya investasi di hulu industri bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku.
"Pengendalian laju impor termasuk barang modal merupakan bagian dari langkah strategis. Memang dengan transaksi berjalan yang kembali defisit dan neraca perdagangan, memaksa kita kencangkan ikat pinggang," jelasnya.
Dia pun mengatakan, investasi di hulu industri layak diberikan insentif istimewa. Apalagi menurut Thomas, dalam kondisi saat ini, pemerintah harus mengambil tindakan realistis yang dapat meningkatkan ekonomi jangka panjang.
"Sudah ada tugas mengkaji super tax holiday yang sejauh ini dalam PP, maksimal 20 tahun. Bu Menkeu sudah bilang Presiden minta mengkaji investasi tertentu diberikan (insetif tax holiday) sampai 50 tahun. Saya menghargai Presiden atas kebijakan istimewa seperti ini ke industri yang bisa mengurangi ketergantungan impor," jelasnya.
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan, melebarnya defisit transaksi berjalan akan sangat berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, kinerja neraca perdagangan saat ini yang juga belum menunjukkan tren positif.
"Pertama yang sudah saya sampaikan tadi yaitu insentif fiskal yang harus istimewa, bukan monoton atau biasa-biasa saja. Jadi harus istimewa dan bersifat terobosan seperti tax holiday 50 tahun, kan gebrakan yang cukup istimewa," ujar Thomas di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (14/5/2018).
Dia menyebutkan 75% dari total impor Indonesia adalah dalam bentuk bahan baku. Sehingga menurutnya adanya investasi di hulu industri bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku.
"Pengendalian laju impor termasuk barang modal merupakan bagian dari langkah strategis. Memang dengan transaksi berjalan yang kembali defisit dan neraca perdagangan, memaksa kita kencangkan ikat pinggang," jelasnya.
Dia pun mengatakan, investasi di hulu industri layak diberikan insentif istimewa. Apalagi menurut Thomas, dalam kondisi saat ini, pemerintah harus mengambil tindakan realistis yang dapat meningkatkan ekonomi jangka panjang.
"Sudah ada tugas mengkaji super tax holiday yang sejauh ini dalam PP, maksimal 20 tahun. Bu Menkeu sudah bilang Presiden minta mengkaji investasi tertentu diberikan (insetif tax holiday) sampai 50 tahun. Saya menghargai Presiden atas kebijakan istimewa seperti ini ke industri yang bisa mengurangi ketergantungan impor," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
