Sri Mulyani Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Gejolak Ekonomi Global
Selasa, 04 September 2018 - 14:00 WIB
Sri Mulyani Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Gejolak Ekonomi Global
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan penyebab rupiah yang semakin melemah hingga mencapai Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Salah satunya gejolak ekonomi global yang membuat mata uang NKRI belum bisa perkasa terhadap dolar Amerika Serikat.
Gejolak ekonomi global pun akan terus berlanjut hingga tahun 2019. Sebab, gejolak ekonomi global ini bakal terus mempengaruhi negara-negara berkembang.
"Beberapa negara yang memiliki fondasi ekonomi yang rentan ditambah dengan kebijakan ekonomi dianggap tidak konsisten dengan fundamental ekonominya, telah mengalami krisis seperti Venezuela, Argentina, serta Turki. Dan ini akan terus berlanjut sampai kedepan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Dia pun meningkatkan kewaspadaannya dalam menghadapi lingkungan ekonomi yang sangat menantang itu. Sebab, dilihat dari sumber permasalahannya, Sri Mulyani mengatakan gejolak ekonomi global dan pengaruh negatifnya terhadap negara-negara berkembang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2019.
"Pemerintah bersama-sama otoritas moneter (Bank Indonesia) dan Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan penyesuaian terhadap tantangan baru, dengan mengurangi sumber kerentanan perekonomian Indonesia, terutama yang berasal dari defisit transaksi berjalan," tandasnya.
Untuk itu, aspek keadilan dicerminkan dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia, antara alokasi belanja pusat dan daerah, serta penerapan sistem perpajakan yang adil dan baik.
"Sebagai instrumen insentif bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan dunia usaha, adapun aspek kemandirian diwujudkan dengan meningkatnya kontribusi penerimaan perpajakan dalam penerimaan negara, serta penggunaan instrumen pembiayaan utang yang semakin menurun. Dalam RAPBN 2019, pembiayaan utang direncanakan Rp359,3 triliun, dari sebelumnya Rp387,4 pada outlook 2018," katanya.
Selain itu, kata dia, APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjalankan amanah bernegara, dalam menjaga perekonomian dan menciptakan kemakmuran yang berkeadilan. Pada saat ini, Indonesia dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih penuh gejolak.
"Sebagai akibat kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang menimbulkan dampak ke seluruh dunia. Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve alias The Fed, serta perang dagang AS-China telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk emerging economi," katanya.
Gejolak ekonomi global pun akan terus berlanjut hingga tahun 2019. Sebab, gejolak ekonomi global ini bakal terus mempengaruhi negara-negara berkembang.
"Beberapa negara yang memiliki fondasi ekonomi yang rentan ditambah dengan kebijakan ekonomi dianggap tidak konsisten dengan fundamental ekonominya, telah mengalami krisis seperti Venezuela, Argentina, serta Turki. Dan ini akan terus berlanjut sampai kedepan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Dia pun meningkatkan kewaspadaannya dalam menghadapi lingkungan ekonomi yang sangat menantang itu. Sebab, dilihat dari sumber permasalahannya, Sri Mulyani mengatakan gejolak ekonomi global dan pengaruh negatifnya terhadap negara-negara berkembang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2019.
"Pemerintah bersama-sama otoritas moneter (Bank Indonesia) dan Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan penyesuaian terhadap tantangan baru, dengan mengurangi sumber kerentanan perekonomian Indonesia, terutama yang berasal dari defisit transaksi berjalan," tandasnya.
Untuk itu, aspek keadilan dicerminkan dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia, antara alokasi belanja pusat dan daerah, serta penerapan sistem perpajakan yang adil dan baik.
"Sebagai instrumen insentif bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan dunia usaha, adapun aspek kemandirian diwujudkan dengan meningkatnya kontribusi penerimaan perpajakan dalam penerimaan negara, serta penggunaan instrumen pembiayaan utang yang semakin menurun. Dalam RAPBN 2019, pembiayaan utang direncanakan Rp359,3 triliun, dari sebelumnya Rp387,4 pada outlook 2018," katanya.
Selain itu, kata dia, APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjalankan amanah bernegara, dalam menjaga perekonomian dan menciptakan kemakmuran yang berkeadilan. Pada saat ini, Indonesia dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih penuh gejolak.
"Sebagai akibat kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang menimbulkan dampak ke seluruh dunia. Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve alias The Fed, serta perang dagang AS-China telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk emerging economi," katanya.
(ven)
Lihat Juga :
