Pengelolaan Anggaran Sektor Pertanian Dinilai Optimal
Pengelolaan Anggaran Sektor Pertanian Dinilai Optimal
A
A
A
JAKARTA - Pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai telah optimal, melihat kinerja beberapa komoditas pertanian. Hasil lain kebijakan tepat arah pengelolaan anggaran pertanian, diyakini bisa dievaluasi dari meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebagai wujud kesejahteraan petani.
"Misalnya saja beberapa komoditas pertanian mampu mewujudkan keberhasilan panen sehingga mendukung ekspor untuk menambah pendapatan negara. Lihat saja data yang dirilis BPS terakhir. Lalu menurunnya juga angka penduduk miskin di desa yang mayoritas adalah petani pekerjaannya," ujar Pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP di Jakarta, Rabu (5/9).
Sambung dia, menampik tudingan bahwa kebijakan pengelolaan anggaraan di Kementan tidak sesuai arahnya. Sebaliknya, menurutnya Kementan menempatkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan aturan mekanismenya.
Ia mencontohkan, seperti kebijakan penyediaan bantuan alat mesin pertanian yang ditujukan guna membantu kerja petani agar dapat mendorong produksi. Dari sisi pembenahan infrastruktur pertanian juga jelas seperti bertambahnya jumlah irigasi.
"Kalaupun ada beberapa komoditas pertanian yang belum maksimal, bukan karena kebijakan pengelolaan anggaran terhadap komoditas itu serampangan. Tapi setiap kementerian punya kebijakan prioritas mana perlu nomor satu untuk ekonomi dan konsumsi publik," terang dia.
Nur Fahmi merasa sampai kini kebijakan clean ministry cukup baik diterapkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Lebih lanjut dia menuturkan, telah menjadi informasi publik bahwa Amran Sulaiman komitmen menggandeng KPK untuk mengawasi kerja kementeriannya. "Bahkan dalam beberapa hal Amran Sulaiman memecat pegawainya yang baru diduga korupsi," ujar Nur Fahmi.
Sebagai informasi, anggaran Kementan tahun 2018 mencapai Rp23,82 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program Kementan, seperti target peningkatan produksi, penurunan angka kemiskan pedesaan, capaian ekspor dan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan II tahun 2018, sektor produksi pertanian bersama kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang tertinggi PDB sebesar 9,93%.
Pertanian secara struktur PDB dan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha triwulan II tahun 2018 (y-on-y) berada di urutan kedua sebesar 13,63%. Baru-baru ini, BPS juga merilis data meningkatnya nilai tukar petani per Agustus 2018 menanjak 0,89% dibandingkan Juli. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran petani menguat dengan ukuran kemampuan daya beli.
"Misalnya saja beberapa komoditas pertanian mampu mewujudkan keberhasilan panen sehingga mendukung ekspor untuk menambah pendapatan negara. Lihat saja data yang dirilis BPS terakhir. Lalu menurunnya juga angka penduduk miskin di desa yang mayoritas adalah petani pekerjaannya," ujar Pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP di Jakarta, Rabu (5/9).
Sambung dia, menampik tudingan bahwa kebijakan pengelolaan anggaraan di Kementan tidak sesuai arahnya. Sebaliknya, menurutnya Kementan menempatkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan aturan mekanismenya.
Ia mencontohkan, seperti kebijakan penyediaan bantuan alat mesin pertanian yang ditujukan guna membantu kerja petani agar dapat mendorong produksi. Dari sisi pembenahan infrastruktur pertanian juga jelas seperti bertambahnya jumlah irigasi.
"Kalaupun ada beberapa komoditas pertanian yang belum maksimal, bukan karena kebijakan pengelolaan anggaran terhadap komoditas itu serampangan. Tapi setiap kementerian punya kebijakan prioritas mana perlu nomor satu untuk ekonomi dan konsumsi publik," terang dia.
Nur Fahmi merasa sampai kini kebijakan clean ministry cukup baik diterapkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Lebih lanjut dia menuturkan, telah menjadi informasi publik bahwa Amran Sulaiman komitmen menggandeng KPK untuk mengawasi kerja kementeriannya. "Bahkan dalam beberapa hal Amran Sulaiman memecat pegawainya yang baru diduga korupsi," ujar Nur Fahmi.
Sebagai informasi, anggaran Kementan tahun 2018 mencapai Rp23,82 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program Kementan, seperti target peningkatan produksi, penurunan angka kemiskan pedesaan, capaian ekspor dan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan II tahun 2018, sektor produksi pertanian bersama kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang tertinggi PDB sebesar 9,93%.
Pertanian secara struktur PDB dan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha triwulan II tahun 2018 (y-on-y) berada di urutan kedua sebesar 13,63%. Baru-baru ini, BPS juga merilis data meningkatnya nilai tukar petani per Agustus 2018 menanjak 0,89% dibandingkan Juli. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran petani menguat dengan ukuran kemampuan daya beli.
(akr)
Explore More