Soal Impor Beras 1 Juta Ton, Ini Klarifikasi Menteri Perdagangan
Soal Impor Beras 1 Juta Ton, Ini Klarifikasi Menteri Perdagangan
A
A
A
BANDUNG - Belakangan masalah rencana impor beras kembali mengemuka. Berdasarkan izin yang ada, pada Oktober nanti ada rekomendasi 1 juta ton beras yang bisa diimpor oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).
Terkait polemik ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita tak mau kementeriannya dijadikan sasaran tembak. Dia pun memberikan penjelasan proses dari pemberian izin impor beras tersebut.
"Keputusan ini diambil bukan sepihak dari Kementerian Perdagangan, tapi juga pihak lain. Semua diputuskan dalam rakor (rapat koordinasi) yang melibatkan banyak pihak," ungkap Enggar kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Jumat malam (14/9/2018).
Di dalam rakor ada Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Bulog. Di dalam rakor disebutkan tindakan impor bisa dilakukan dengan kriteria tertentu.
"Impor baru bisa dilakukan jika serapan Bulog di bawah 1 juta ton dan kenaikan harga di atas 10%," ucap mantan politikus Partai Golkar ini.
Diketahui pada bulan Juli-Agustus produksi beras turun. Sementara stok atau cadangan beras di Bulog menipis.
Posisi perberasan pun dianggap kritis. Pada Januari 2018 digelar rakor untuk merespons kondisi tersebut. "Rakor lintas kementerian dan Bulog di Kemenko Perekonomian memutuskan untuk melakukan impor beras 500.000 ton. Tender dilakukan terbuka secara internasional dan yang melakukan Bulog," papar Enggar.
Lalu pada bulan Maret digelar rakor kembali dan diputuskan menambah impor 500.000 ton. Sampai pada akhirnya diputuskan total impor sebanyak 2 juta ton di tahun ini. "Tanggal 15 April diputuskan total impor beras 2 juta ton. Dan sekali lagi keputusan rakor, bukan Kemendag sepihak," katanya tegas.
Beras impor mulai datang pada Februari dan ini menolong Bulog. Sebab waktu itu stok beras di gudang Bulog hanya 260.000 ton. "Padahal pada bulan Februari itu Bulog harus mengeluarkan beras 350.000 ton untuk kebutuhan program beras sejahtera (rastra). Artinya saat itu ada defisit hampir 100.000 ton," sebutnya.
Mengenai impor beras 1 juta ton pada bulan depan, Enggartiasto membeberkan, ini adalah izin impor yang belum direalisasikan. Bulog dua kali mengajukan izin perpanjangan waktu impor tersebut. "Seharusnya Agustus terus mundur September dan mundur lagi Oktober," katanya seraya menambahkan, alasan molornya impor karena keterlambatan pengapalan beras.
Sementara Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengamini adanya permintaan perpanjangan izin merealisasikan impor beras sebanyak dua kali. "Kami memang mengeluarkan rekomendasi impor beras 1 juta ton seperti yang sudah diputuskan dalam rakor," ucapnya.
Dikatakannya, statusnya sekarang adalah pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi realisasi impor beras. "Izin ini berlaku sampai bulan depan apakah Bulog akan merealisasikannya atau tidak, itu terserah Bulog," tegasnya.
Dia mengamini stok beras Bulog saat ini aman yakni di kisaran 2,2 juta-2,3 juta ton. Hanya perlu diketahui bahwa stok aman itu karena ada pasokan impor. "Setahu saya yang dari pasokan lokal hanya 800.000 ton, sisanya impor," bebernya.
Terkait polemik ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita tak mau kementeriannya dijadikan sasaran tembak. Dia pun memberikan penjelasan proses dari pemberian izin impor beras tersebut.
"Keputusan ini diambil bukan sepihak dari Kementerian Perdagangan, tapi juga pihak lain. Semua diputuskan dalam rakor (rapat koordinasi) yang melibatkan banyak pihak," ungkap Enggar kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Jumat malam (14/9/2018).
Di dalam rakor ada Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Bulog. Di dalam rakor disebutkan tindakan impor bisa dilakukan dengan kriteria tertentu.
"Impor baru bisa dilakukan jika serapan Bulog di bawah 1 juta ton dan kenaikan harga di atas 10%," ucap mantan politikus Partai Golkar ini.
Diketahui pada bulan Juli-Agustus produksi beras turun. Sementara stok atau cadangan beras di Bulog menipis.
Posisi perberasan pun dianggap kritis. Pada Januari 2018 digelar rakor untuk merespons kondisi tersebut. "Rakor lintas kementerian dan Bulog di Kemenko Perekonomian memutuskan untuk melakukan impor beras 500.000 ton. Tender dilakukan terbuka secara internasional dan yang melakukan Bulog," papar Enggar.
Lalu pada bulan Maret digelar rakor kembali dan diputuskan menambah impor 500.000 ton. Sampai pada akhirnya diputuskan total impor sebanyak 2 juta ton di tahun ini. "Tanggal 15 April diputuskan total impor beras 2 juta ton. Dan sekali lagi keputusan rakor, bukan Kemendag sepihak," katanya tegas.
Beras impor mulai datang pada Februari dan ini menolong Bulog. Sebab waktu itu stok beras di gudang Bulog hanya 260.000 ton. "Padahal pada bulan Februari itu Bulog harus mengeluarkan beras 350.000 ton untuk kebutuhan program beras sejahtera (rastra). Artinya saat itu ada defisit hampir 100.000 ton," sebutnya.
Mengenai impor beras 1 juta ton pada bulan depan, Enggartiasto membeberkan, ini adalah izin impor yang belum direalisasikan. Bulog dua kali mengajukan izin perpanjangan waktu impor tersebut. "Seharusnya Agustus terus mundur September dan mundur lagi Oktober," katanya seraya menambahkan, alasan molornya impor karena keterlambatan pengapalan beras.
Sementara Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengamini adanya permintaan perpanjangan izin merealisasikan impor beras sebanyak dua kali. "Kami memang mengeluarkan rekomendasi impor beras 1 juta ton seperti yang sudah diputuskan dalam rakor," ucapnya.
Dikatakannya, statusnya sekarang adalah pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi realisasi impor beras. "Izin ini berlaku sampai bulan depan apakah Bulog akan merealisasikannya atau tidak, itu terserah Bulog," tegasnya.
Dia mengamini stok beras Bulog saat ini aman yakni di kisaran 2,2 juta-2,3 juta ton. Hanya perlu diketahui bahwa stok aman itu karena ada pasokan impor. "Setahu saya yang dari pasokan lokal hanya 800.000 ton, sisanya impor," bebernya.
(ven)
Explore More