OJK Dorong Fintech Tingkatkan Pendanaan ke UMKM
Jum'at, 12 Oktober 2018 - 23:13 WIB
OJK Dorong Fintech Tingkatkan Pendanaan ke UMKM
A
A
A
JIMBARAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penggunaan Fintech sebagai platform inklusi keuangan dalam meningkatkan akses pendanaan bagi segmen UMKM dan Keuangan Syariah. Untuk mendukung pengembangan fintech, OJK sudah mengeluarkan berbagai ketentuan pengaturan dan pengawasan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas keuangan.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, fintech memiliki tingkat penetrasi yang tinggi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyasrakat terutama bagi segmen yang tidak memiliki akses luas terhadap keuangan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Fintech memiliki kekuatan penetrasi besar yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses keuangan yang tepat serta untuk UMKM,” kata dia dalam pembukaan seminar OJK Fintech Talk “Utilizing Fintech as a Platform for Platform for Enhancing SMEs and Islamic Financing” di Bali, Jumat (12/10/2018).
Mempertimbangkan masih rendahnya penetrasi keuangan syariah di Indonesia, fintech juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas cakupan keuangan syariah dan pencapaian untuk mewujudkan tujuan keuangan syariah. Dengan layanan dan produknya yang lebih mudah, fintech dapat mendorong industri keuangan Islam maju dan mengatasi masalah yang telah menghambat pertumbuhan keuangan syariah.
OJK juga telah mendirikan Fintech Center yang dinamakan OJK infinity (Innovation center for digital financial technology). Fintech Center ini bertujuan untuk menjadi ekosistem untuk tempat berdiskusi antarpelaku dan regulator serta stakeholders.
Berdasarkan Fintech Report 2017, terdapat kurang lebih 196 Fintech rintisan di Indonesia dengan total investasi mencapai USD 176.75 million dan produk serta bisnis model yang baru. Hal yang sama terlihat dalam perkembangan model fintech peer to peer lending di Indonesia yang sampai Agustus 2018 mencapai 70 perusahaan dengan akumulasi nilai pinjaman Rp11,68 triliun, tumbuh 355,73% (ytd).
"Jumlah rekening pemberi pinjaman sebanyak 150.061 entitas atau tumbuh 48,66% (ytd) dan rekening peminjam mencapai 1.846.273 entitas atau tumbuh 611,10% (ytd)," paparnya. Adapun Segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian negara berkembang karena mencakup 60% dari lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi hingga 40% dari PDB.
Di Indonesia, berdasarkan data 2016 sebesar 99% perusahaan terkategorikan UMKM, mencakup 89% dari lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi 57% terhadap PDB negara. Menurut Nurhaida, gambaran ini menunjukkan potensi dari segmen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara umum, segmen UMKM dikategorikan sebagai unbankable karena keterbatasan akan jaminan, sehingga akses terhadap pendanaan merupakan kendala utama bagi pertumbuhan ke depan.
Sementara itu, keuangan syariah merupakan salah satu cara pendaanan alternatif yang semakin menarik perhatian. Indonesia telah memiliki beberapa catatan pencapaian dalam keuangan syariah dimana Indonesia merupakan negara pertama yang menerbitkan Sukuk Retail dan mendirikan lembaga pendanaan mikro Baitul Maal Wat Tamwil.
Walaupun demikian, perkembangan keuangan syariah di Indonesia yang merupakan salah satu dari 10 negara dengan potensi ekonomi Islam terbesar, belum terasa optimal. Dengan mempertimbangkan rendahnya penetrasi keuangan Islam di Indonesia, fintech dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas cakupan keuangan Islam dan penjangkauan untuk mewujudkan tujuan keuangan Islam.
"Dengan layanan dan produknya yang lebih nyaman, fintech dapat mendorong industri keuangan Islam maju dan mengatasi masalah yang telah menghambat pertumbuhan keuangan Islam di masa lalu," pungkasnya.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, fintech memiliki tingkat penetrasi yang tinggi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyasrakat terutama bagi segmen yang tidak memiliki akses luas terhadap keuangan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Fintech memiliki kekuatan penetrasi besar yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses keuangan yang tepat serta untuk UMKM,” kata dia dalam pembukaan seminar OJK Fintech Talk “Utilizing Fintech as a Platform for Platform for Enhancing SMEs and Islamic Financing” di Bali, Jumat (12/10/2018).
Mempertimbangkan masih rendahnya penetrasi keuangan syariah di Indonesia, fintech juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas cakupan keuangan syariah dan pencapaian untuk mewujudkan tujuan keuangan syariah. Dengan layanan dan produknya yang lebih mudah, fintech dapat mendorong industri keuangan Islam maju dan mengatasi masalah yang telah menghambat pertumbuhan keuangan syariah.
OJK juga telah mendirikan Fintech Center yang dinamakan OJK infinity (Innovation center for digital financial technology). Fintech Center ini bertujuan untuk menjadi ekosistem untuk tempat berdiskusi antarpelaku dan regulator serta stakeholders.
Berdasarkan Fintech Report 2017, terdapat kurang lebih 196 Fintech rintisan di Indonesia dengan total investasi mencapai USD 176.75 million dan produk serta bisnis model yang baru. Hal yang sama terlihat dalam perkembangan model fintech peer to peer lending di Indonesia yang sampai Agustus 2018 mencapai 70 perusahaan dengan akumulasi nilai pinjaman Rp11,68 triliun, tumbuh 355,73% (ytd).
"Jumlah rekening pemberi pinjaman sebanyak 150.061 entitas atau tumbuh 48,66% (ytd) dan rekening peminjam mencapai 1.846.273 entitas atau tumbuh 611,10% (ytd)," paparnya. Adapun Segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian negara berkembang karena mencakup 60% dari lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi hingga 40% dari PDB.
Di Indonesia, berdasarkan data 2016 sebesar 99% perusahaan terkategorikan UMKM, mencakup 89% dari lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi 57% terhadap PDB negara. Menurut Nurhaida, gambaran ini menunjukkan potensi dari segmen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara umum, segmen UMKM dikategorikan sebagai unbankable karena keterbatasan akan jaminan, sehingga akses terhadap pendanaan merupakan kendala utama bagi pertumbuhan ke depan.
Sementara itu, keuangan syariah merupakan salah satu cara pendaanan alternatif yang semakin menarik perhatian. Indonesia telah memiliki beberapa catatan pencapaian dalam keuangan syariah dimana Indonesia merupakan negara pertama yang menerbitkan Sukuk Retail dan mendirikan lembaga pendanaan mikro Baitul Maal Wat Tamwil.
Walaupun demikian, perkembangan keuangan syariah di Indonesia yang merupakan salah satu dari 10 negara dengan potensi ekonomi Islam terbesar, belum terasa optimal. Dengan mempertimbangkan rendahnya penetrasi keuangan Islam di Indonesia, fintech dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas cakupan keuangan Islam dan penjangkauan untuk mewujudkan tujuan keuangan Islam.
"Dengan layanan dan produknya yang lebih nyaman, fintech dapat mendorong industri keuangan Islam maju dan mengatasi masalah yang telah menghambat pertumbuhan keuangan Islam di masa lalu," pungkasnya.
(akr)
