Ini yang Perlu Ditindaklanjuti dari Pertemuan IMF-World Bank
Senin, 15 Oktober 2018 - 11:23 WIB
Ini yang Perlu Ditindaklanjuti dari Pertemuan IMF-World Bank
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan World Bank (Bank Dunia) di Bali, sudah berakhir. Namun, kalangan DPR menilai ada hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti dari pertemuan itu untuk mendongkrak perekonomian Tanah Air.
Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, ada banyak poin yang bisa diambil dari pertemuan dengan IMF dan Bank Dunia untuk perbaikan ekonomi Indonesia ke depan dan juga perekonomian dunia secara umum.
"Pidato Presiden soal Game of Thrones itu sebetulnya Indonesia ingin mengajak untuk menghentikan persaingan atau rivalitas dan yang harus dilakukan yaitu sistem kerja sama. Sistem ekonomi yang diinginkan Jokowi ini sama dengan yang dibacakan Bung Karno di PBB (pada 1960 dengan judul To Build The World A New). Artinya ada keberlanjutan. Dan legitimasi kita kuat karena perekonomian kita membaik. Kita bisa menangani bencana dengan baik, di saat yang sama kita juga sukses menggelar Asian Games, dan pertemuan IMF dan Bank Dunia," tutur politikus PDIP ini kepada SINDOnews.
Sementara untuk perbaikan perekonomian di dalam negeri, dari pertemuan tersebut, menurut Eva, ada banyak pelajaran. Salah satunya, koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda) harus lebih diintensifkan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).
"Di bidang moneter, financial technology (fintech) Indonesia harus dikejar dan diperluas selain juga dipercepat. Ini penting sebagai antisipasi persaingan di masa depan," tuturnya.
Hal lain yang harus juga mendapatkan perhatian, menurut Eva, yaitu defisit neraca perdagangan yang harus segera dibenahi agar defisit neraca berjalan Indonesia semakin membaik. "Rupiah harus terus dikuatkan sebagai strategi untuk mengatur devisa," tuturnya.
Eva menegaskan, sebenarnya secara umum perekonomian Indonesia sudah berada di jalur yang benar ketika sejumlah negara lainnya berantakan. "Dengan kondisi seperti sekarang kita bisa tumbuh 5,1% itu sudah bagus. Negara-negara lain mengakui. Itu juga karena Bank Indonesia selama ini cukup fleksibel karena kebijakan fiskal yang baik," tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding menambahkan, hal yang perlu dilakukan setelah pertemuan dengan IMF dan Bank Dunia, di antaranya menindaklanjuti beberapa kesepakatan penting, terutama penandatanganan kontrak-kontrak investasi agar ke depan hasilnya lebih riil. Selain itu, forum seperti itu ke depan perlu dibangun secara intensif dengan beberapa pihak agar terbangun kerja sama lanjutan yang bisa menguntungkan bagi Indonesia.
"Seluruh kesepakatan terutama kesepakatan bersama yang dibangun harus segera didorong terutama dalam jangka pendek. Misalnya kesepakatan tentang kebijakan Bank Dunia dan IMF terhadap pengurangan dampak tekanan ekonomi global," tutur politikus PKB ini.
Karding menambahkan, hal lain yang bisa dilakukan yaitu mendorong agar perang dagang antara negera-negara besar bisa terhindarkan agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap negara-negara lain.
Sementara di internal dalam negeri, lanjut Karding, yang perlu dilakukan adalah menjaga agar rupiah stabil serta menjaga daya beli masyarakat. "Kita juga harus terus mengupayakan untuk menambah pelaku-pelaku ekonomi sehingga kita memiliki banyak entrepreneur sekaligus bisa mendorong produksi barang yang lebih banyak lagi," paparnya.
Hal lain yang harus juga menjadi perhatian adalah adanya deregulasi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini dianggap bisa menghambat pengembangan ekonomi dalam negeri.
"Kita juga perlu mengembangkan sistem teknologi untuk membantu pengembangan investasi dan juga menjaga keseimbangan neraca perdagangan kita agar baik, terutama kebijakan impor harus betul-betul selektif sesuai kebutuhan kita ke depan," urainya.
Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, ada banyak poin yang bisa diambil dari pertemuan dengan IMF dan Bank Dunia untuk perbaikan ekonomi Indonesia ke depan dan juga perekonomian dunia secara umum.
"Pidato Presiden soal Game of Thrones itu sebetulnya Indonesia ingin mengajak untuk menghentikan persaingan atau rivalitas dan yang harus dilakukan yaitu sistem kerja sama. Sistem ekonomi yang diinginkan Jokowi ini sama dengan yang dibacakan Bung Karno di PBB (pada 1960 dengan judul To Build The World A New). Artinya ada keberlanjutan. Dan legitimasi kita kuat karena perekonomian kita membaik. Kita bisa menangani bencana dengan baik, di saat yang sama kita juga sukses menggelar Asian Games, dan pertemuan IMF dan Bank Dunia," tutur politikus PDIP ini kepada SINDOnews.
Sementara untuk perbaikan perekonomian di dalam negeri, dari pertemuan tersebut, menurut Eva, ada banyak pelajaran. Salah satunya, koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda) harus lebih diintensifkan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).
"Di bidang moneter, financial technology (fintech) Indonesia harus dikejar dan diperluas selain juga dipercepat. Ini penting sebagai antisipasi persaingan di masa depan," tuturnya.
Hal lain yang harus juga mendapatkan perhatian, menurut Eva, yaitu defisit neraca perdagangan yang harus segera dibenahi agar defisit neraca berjalan Indonesia semakin membaik. "Rupiah harus terus dikuatkan sebagai strategi untuk mengatur devisa," tuturnya.
Eva menegaskan, sebenarnya secara umum perekonomian Indonesia sudah berada di jalur yang benar ketika sejumlah negara lainnya berantakan. "Dengan kondisi seperti sekarang kita bisa tumbuh 5,1% itu sudah bagus. Negara-negara lain mengakui. Itu juga karena Bank Indonesia selama ini cukup fleksibel karena kebijakan fiskal yang baik," tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding menambahkan, hal yang perlu dilakukan setelah pertemuan dengan IMF dan Bank Dunia, di antaranya menindaklanjuti beberapa kesepakatan penting, terutama penandatanganan kontrak-kontrak investasi agar ke depan hasilnya lebih riil. Selain itu, forum seperti itu ke depan perlu dibangun secara intensif dengan beberapa pihak agar terbangun kerja sama lanjutan yang bisa menguntungkan bagi Indonesia.
"Seluruh kesepakatan terutama kesepakatan bersama yang dibangun harus segera didorong terutama dalam jangka pendek. Misalnya kesepakatan tentang kebijakan Bank Dunia dan IMF terhadap pengurangan dampak tekanan ekonomi global," tutur politikus PKB ini.
Karding menambahkan, hal lain yang bisa dilakukan yaitu mendorong agar perang dagang antara negera-negara besar bisa terhindarkan agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap negara-negara lain.
Sementara di internal dalam negeri, lanjut Karding, yang perlu dilakukan adalah menjaga agar rupiah stabil serta menjaga daya beli masyarakat. "Kita juga harus terus mengupayakan untuk menambah pelaku-pelaku ekonomi sehingga kita memiliki banyak entrepreneur sekaligus bisa mendorong produksi barang yang lebih banyak lagi," paparnya.
Hal lain yang harus juga menjadi perhatian adalah adanya deregulasi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini dianggap bisa menghambat pengembangan ekonomi dalam negeri.
"Kita juga perlu mengembangkan sistem teknologi untuk membantu pengembangan investasi dan juga menjaga keseimbangan neraca perdagangan kita agar baik, terutama kebijakan impor harus betul-betul selektif sesuai kebutuhan kita ke depan," urainya.
(fjo)
Lihat Juga :
