Tak Ingin Jadi Cemoohan Dunia Jadi Alasan Darmin Moratorium Sawit
Jum'at, 19 Oktober 2018 - 15:11 WIB
Tak Ingin Jadi Cemoohan Dunia Jadi Alasan Darmin Moratorium Sawit
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku, tidak ingin menjadi bulan-bulanan cemoohan dunia terkait persoalan industri kelapa sawit. Lantaran hal itu, pemerintah melakukan moratorium sawit untuk melakukan pembenahan dan perbaikan.
Lebih lanjut Menko Darmin menekankan, tujuan moratorium yakni untuk membenahi seluruh perkebunan yang ada di Indonesia agar memenuhi standar dunia sebagai perkebunan yang sustainable. Jika tidak, menurutnya Indonesia justru akan menjadi cemoohan masyarakat dunia karena dianggap menebang hutan untuk menanam sawit.
"Kalau nggak, ya kita jadi bulan-bulanan terus saja dibilang oh tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian keadaannya. Itu urusan nebang hutannya mungkin sudah 20 tahun lalu pada waktu HPH dilaksanakan. Sekarang dia ditanami malah. Makanya orang bilang, oh nebang hutan untuk tanam kelapa sawit. Jadi, semuanya itu kita mau dudukkan termasuk standarnya," tutur Darmin di Jakarta, Kamis (19/10/2018).
Sebelumnya Ia menerangkan, pemerintah memiliki waktu tiga tahun untuk membenahi berbagai persoalan tersebut. Termasuk mengenai perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan.
"Termasuk juga hal lain misalnya perkebunan rakyat yang belum terdaftar sama sekali. Perkebunan menengah besar juga ada lho, terutama menengah ada yang tidak terdaftar dengan baik. Nah itu kita akan tata semua sehingga mereka terdaftar dan perizinannya beres," tandasnya.
Lebih lanjut Menko Darmin menekankan, tujuan moratorium yakni untuk membenahi seluruh perkebunan yang ada di Indonesia agar memenuhi standar dunia sebagai perkebunan yang sustainable. Jika tidak, menurutnya Indonesia justru akan menjadi cemoohan masyarakat dunia karena dianggap menebang hutan untuk menanam sawit.
"Kalau nggak, ya kita jadi bulan-bulanan terus saja dibilang oh tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian keadaannya. Itu urusan nebang hutannya mungkin sudah 20 tahun lalu pada waktu HPH dilaksanakan. Sekarang dia ditanami malah. Makanya orang bilang, oh nebang hutan untuk tanam kelapa sawit. Jadi, semuanya itu kita mau dudukkan termasuk standarnya," tutur Darmin di Jakarta, Kamis (19/10/2018).
Sebelumnya Ia menerangkan, pemerintah memiliki waktu tiga tahun untuk membenahi berbagai persoalan tersebut. Termasuk mengenai perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan.
"Termasuk juga hal lain misalnya perkebunan rakyat yang belum terdaftar sama sekali. Perkebunan menengah besar juga ada lho, terutama menengah ada yang tidak terdaftar dengan baik. Nah itu kita akan tata semua sehingga mereka terdaftar dan perizinannya beres," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
