Pemanfaatan Lahan Rawa Jadi Pertanian Harus Dilakukan Secara Hati-hati
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 22:36 WIB
Pemanfaatan Lahan Rawa Jadi Pertanian Harus Dilakukan Secara Hati-hati
A
A
A
JAKARTA - Program mengoptimalisasi pemanfaatan lahan rawa menjadi area pertanaman produktif untuk komoditas padi dinilai harus dilakukan dengan hati-hati. Para penggiat lingkungan juga mengingatkan langkah serupa pernah gagal sebelumnya.
Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Melky Nahar menerangkan, yang seharusnya menjadi perhatian yakni mencegah alih fungsi lahan yang menjadi faktor utama minimnya lahan tanam.
Lebih lanjut, Melky juga mendorong evaluasi terkait berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Pasalnya, berkurangnya banyak lahan di Indonesia menurutnya karena dikoversikan ke industri lainnya.
"Salah langkah kalau gunakan rawa sebagai lahan pertanian. Kalau pemanfaatan rawa karena keterbatasan lahan, itu karena banyak lahan tani yang menjadi areal pertambangan," kata Melky di Jakarta, Sabtu (20/10/2018).
Hasil kajian Jatam menunjukkan konsesi industri ekstraktif mencakup 19% dari lahan pertanian padi Indonesia yang sudah dipetakan. Sebanyak 23% lahan yang diidentifikasi mampu diolah untuk pertanian padi. Jatam juga mempertanyakan realisasi program cetak sawah yang dilakukan pemerintah.
Dikesempatan terpisah, Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Wahyu A. Perdana mengingatkan, Kementan soal rencana rawa gambut dijadikan lahan produktif pernah gagal di era Orde Baru.
Wahyu menuturkan, pada zaman Soeharto, proyek lahan gambut satu juta hektare berakhir dengan kegagalan. Rawa gambut merupakan ekosistem esensial yang terbentuk jutaan tahun, bukan hanya memiliki fungsi hidrologis, tetapi juga sebagai penyimpan karbon, jika rusak maka akan menyebabkan perubahan iklim.
"Pada akhirnya perubahan iklim akan berdampak pada produksi pertanian," ujarnya.
Ia mengaku belum mendapat detail program yang dimaksud Kementan tersebut. Untuk itulah Walhi mewanti-wanti agar menerapkan prinsip kehati-hatian dini, yang juga dikenal dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Kami berharap Kementan berhati-hati dan belajar dari pengalaman sebelumnya," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pada 1995 melalui Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah, tidak berakhir mulus, bahkan hampir setengah dari 15.594 keluarga transmigran yang dahulu ditempatkan pada kawasan tersebut meninggalkan lokasi.
“Akhirnya Bungaran Saragih (Mentan kala itu) memutuskan tidak melanjutkan, dan diserahkan ke swasta, kalau saya tidak salah di awal tahun 2000-an," tuturnya.
Pemanfaatan lahan rawa tandasnya harus diletakkan secara hati-hati. Kemampuan ekosistem, kata Wahyu, tidak bisa dipandang terpisah-pisah. Menurutnya, fungsi dan dampaknya terhadap ekosistem dan produksi pangan harus dipertimbangkan secara matang.
"Merubah fungsi ekosistem bukan hanya berdampak pada perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kerawanannya terhadap bencana ekologis, yang pada akhirnya berdampak pada produksi pangan. Banyak praktik tanaman monokultur skala luas akan mengancam ekosistem rawa gambut," sambung dia menjelaskan.
Lebih jauh ia juga mengingatkan, pada ekosistem rawa gambut kering, bukan hanya fungsi iklim, hidrologi yang terganggu, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. "Dalam kasus kebakaran di ekosistem gambut, api bisa bertahan berbulan di dalam gambut kering sehingga penanganannya menjadi sulit," tukasnya.
Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Melky Nahar menerangkan, yang seharusnya menjadi perhatian yakni mencegah alih fungsi lahan yang menjadi faktor utama minimnya lahan tanam.
Lebih lanjut, Melky juga mendorong evaluasi terkait berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Pasalnya, berkurangnya banyak lahan di Indonesia menurutnya karena dikoversikan ke industri lainnya.
"Salah langkah kalau gunakan rawa sebagai lahan pertanian. Kalau pemanfaatan rawa karena keterbatasan lahan, itu karena banyak lahan tani yang menjadi areal pertambangan," kata Melky di Jakarta, Sabtu (20/10/2018).
Hasil kajian Jatam menunjukkan konsesi industri ekstraktif mencakup 19% dari lahan pertanian padi Indonesia yang sudah dipetakan. Sebanyak 23% lahan yang diidentifikasi mampu diolah untuk pertanian padi. Jatam juga mempertanyakan realisasi program cetak sawah yang dilakukan pemerintah.
Dikesempatan terpisah, Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Wahyu A. Perdana mengingatkan, Kementan soal rencana rawa gambut dijadikan lahan produktif pernah gagal di era Orde Baru.
Wahyu menuturkan, pada zaman Soeharto, proyek lahan gambut satu juta hektare berakhir dengan kegagalan. Rawa gambut merupakan ekosistem esensial yang terbentuk jutaan tahun, bukan hanya memiliki fungsi hidrologis, tetapi juga sebagai penyimpan karbon, jika rusak maka akan menyebabkan perubahan iklim.
"Pada akhirnya perubahan iklim akan berdampak pada produksi pertanian," ujarnya.
Ia mengaku belum mendapat detail program yang dimaksud Kementan tersebut. Untuk itulah Walhi mewanti-wanti agar menerapkan prinsip kehati-hatian dini, yang juga dikenal dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Kami berharap Kementan berhati-hati dan belajar dari pengalaman sebelumnya," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pada 1995 melalui Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah, tidak berakhir mulus, bahkan hampir setengah dari 15.594 keluarga transmigran yang dahulu ditempatkan pada kawasan tersebut meninggalkan lokasi.
“Akhirnya Bungaran Saragih (Mentan kala itu) memutuskan tidak melanjutkan, dan diserahkan ke swasta, kalau saya tidak salah di awal tahun 2000-an," tuturnya.
Pemanfaatan lahan rawa tandasnya harus diletakkan secara hati-hati. Kemampuan ekosistem, kata Wahyu, tidak bisa dipandang terpisah-pisah. Menurutnya, fungsi dan dampaknya terhadap ekosistem dan produksi pangan harus dipertimbangkan secara matang.
"Merubah fungsi ekosistem bukan hanya berdampak pada perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kerawanannya terhadap bencana ekologis, yang pada akhirnya berdampak pada produksi pangan. Banyak praktik tanaman monokultur skala luas akan mengancam ekosistem rawa gambut," sambung dia menjelaskan.
Lebih jauh ia juga mengingatkan, pada ekosistem rawa gambut kering, bukan hanya fungsi iklim, hidrologi yang terganggu, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. "Dalam kasus kebakaran di ekosistem gambut, api bisa bertahan berbulan di dalam gambut kering sehingga penanganannya menjadi sulit," tukasnya.
(ven)
Lihat Juga :
