Sri Mulyani Sebut Kementerian Perhubungan Perlu Reformasi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan reformasi, untuk menjawab tantangan ke depannya yang selalu berubah-ubah. Hal ini disampaikan saat penutupan Reform Leadership Training bagi pejabat administrator, pengawas dan fungsional Kementerian Perhubungan.

Sambung dia berpesan, Kemenhub harus mampu menjadi institusi reformasi yang dipercaya masyarakat. "Mengapa Kemenhub perlu reform? Karena waktu berubah. Tantangan berubah," tegas Menkeu Sri Mulyani di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan, Senin (22/10/2018).

Mantan Direktur Bank Dunia itu mengingatkan 233 peserta yang hadir, bahwa kondisi saat ini demografi penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial. Generasi yang sangat mengedepankan mobilitas. "Kebutuhan infrastruktur Indonesia sangat besar. APBN hanya bisa mendanai 40%. Kemenhub dulu hanya tergantung pada APBN. Sekarang sudah ada menu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," jelasnya.

Ia pun menyampaikan agar para pejabat mampu mengenali berbagai menu di APBN. Terang dia, saat ini sudah banyak pilihan instrumen pembiayaan infrastruktur. Menkeu juga menyebutkan dua BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang dapat membantu mempercepat berbagai proyek infrastruktur, yaitu PT. SMI dan PT. PII.

"Saya ingin Kemenhub bisa menjadi top ministry yang melakukan KPBU. Kami ingin berpartner dengan Kemenhub. Kita lihat semua skema dan berpikir progresif," tukasnya.

Selain itu, Menkeu menambahkan, mengenai manajemen aset sebagai salah satu bentuk reformasi. Ia berharap Kemenhub mampu mempergunakan asetnya semaksimal mungkin sehingga menghasilkan nilai ekonomi positif. "Jangan kecewakan masyarakat. Jadilah pemimpin yang tidak hanya perbaiki diri sendiri, tetapi juga institusi ini," tutupnya.