Empat Tahun Jokowi-JK, Ekonom Nilai Masih Banyak PR
Rabu, 24 Oktober 2018 - 01:15 WIB
Empat Tahun Jokowi-JK, Ekonom Nilai Masih Banyak PR
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang telah memasuki periode empat tahun, menurut ekonom masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Meski perekonomian Indonesia dinilai menunjukkan perbaikan, namun masih ada beberapa sektor yang harus diperbaiki.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menerangkan, salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi yakni meningkatkan sektor industri yang masih terkendala. Sebab, sektor industri menopang kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
"PR-nya soal industrialisasi yang mandek karena sharenya sekarang di bawah 20% dari PDB. Kita terlalu cepat loncat ke jasa dan mempengaruhi kualitas pertumbuhan," ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (23/10).
Tak hanya berhenti sampai disini, terang dia mengingatkan bahwa pemerintah masih harus mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satunya meningkatkan dana desa untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri.
"Kemudian soal angka kemiskinan yang turun lebih didorong faktor bansos, bukan kegiatan yang produktif. Buktinya angka ketimpangan di desa naik. Harusnya optimalisasi dana desa bisa ditingkatkan. Sedangkan soal infrastruktur harus lebih banyak kerja sama dengan kontraktor lokal, tenaga kerja lokal dan bahan baku dalam negeri," tandasnya.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menerangkan, salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi yakni meningkatkan sektor industri yang masih terkendala. Sebab, sektor industri menopang kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
"PR-nya soal industrialisasi yang mandek karena sharenya sekarang di bawah 20% dari PDB. Kita terlalu cepat loncat ke jasa dan mempengaruhi kualitas pertumbuhan," ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (23/10).
Tak hanya berhenti sampai disini, terang dia mengingatkan bahwa pemerintah masih harus mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satunya meningkatkan dana desa untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri.
"Kemudian soal angka kemiskinan yang turun lebih didorong faktor bansos, bukan kegiatan yang produktif. Buktinya angka ketimpangan di desa naik. Harusnya optimalisasi dana desa bisa ditingkatkan. Sedangkan soal infrastruktur harus lebih banyak kerja sama dengan kontraktor lokal, tenaga kerja lokal dan bahan baku dalam negeri," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
