Pengamat Nilai Mustahil Korupsi Impor Pangan di Era Mentan Amran

JAKARTA - Tindak pidana korupsi impor pangan dinilai amat sulit dilakukan di era kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat ini. Ada beberapa indikator yang dianggap mustahil melakukan korupsi impor pangan oleh Kementerian Pertanian.

Pendapat tersebut dikemukakan pengamat sosial politik dari Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP, menanggapi kabar baru-baru ini mengenai laporan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli ke KPK yang menduga ada korupsi dari impor pangan. Kendati begitu, Rizal Ramli enggan menyebutkan apa bentuk dugaan korupsi yang dilakukan serta siapa saja oknum yang dituduhkannya melakukan korupsi impor pangan.

Menyoal itu, Nur Fahmi mengatakan, adalah hak hukum seseorang melaporkan dugaan adanya korupsi ke lembaga penegak hukum selama berdasarka data maupun bukti kuat. "Tapi rasanya saya meyakini kalau ada dugaan korupsi impor pangan saat ini agak sulit dilakukan. Begini, Amran Sulaiman itu orang yang dikenal punya track record tak main-main dengan korupsi," ujar Nur Fahmi.

Ia menyebutkan, telah banyak jajaran di Kementerian Pertanian yang menjadi "korban" Amran Sulaiman akibat bersentuhan dengan korupsi. Bahkan, langsung dipecat walaupun status hukumnya baru tersangka. "Justru beritanya kan Amran Sulaiman yang sering dilaporkan bekas anak buahnya karena main pecat sebab korupsi. Amran dituduh sewenang-wenang padahal status hukum mereka masih diperiksa polisi," ucap Nur Fahmi.

Hal lainnya, menurutnya soal integritas personal Amran Sulaiman yang cakap serta mampu mengikuti keinginan Presiden Joko Widodo bahwa kabinetnya mengutamakan hasil kerja lalu terhindar korupsi. "Kan sudah banyak kalangan yang mengatakan, dari akademisi, pakar, praktisi, legislator dan lainnya bahwa Kementerian Pertanian adalah lembaga yang sampai saat ini masih jadi andalan Presiden menyangkut capaian kerja. Saya menganggap mustahil Amran mau merusak kepercayaan Presiden," ujar Nur Fahmi.

Bentuk integritas lainnya yang disoroti dari pribadi Amran Sulaiman adalah kebijakannya melibatkan KPK pada kinerja kementeriannya. Sehingga KPK leluasa mengawasi perilaku kinerja jajaran di Kementerian KPK. Nur Fahmi mengungkapkan, kebijakan melibatkan KPK, bahkan memberikan tempat khusus berkantor di Kementerian Pertanian, patut jadi rujukan lembaga pemerintahan lainnya sehingga tetap bersih dari korupsi.

Oleh sebab itu, Nur Fahmi beranggapan, dengan secara langsungnya KPK bisa leluasa memantau kerja Kementerian Pertanian, akan amat sulit rasanya ada oknum yang coba melakukan korupsi impor pangan.