alexametrics

Pembangunan Meikarta Dorong Ketersediaan Hunian Menengah Kebawah

loading...
Pembangunan Meikarta Dorong Ketersediaan Hunian Menengah Kebawah
Pembangunan Meikarta Dorong Ketersediaan Hunian Menengah Kebawah
A+ A-
JAKARTA - Pembangunan proyek properti Meikarta dapat menguntungkan pemerintah karena mendorong ketersediaan hunian untuk masyarakat menegah kebawah. Pengamat Properti Anton sitorus meminta, agar pembangunan proyek Meikarta jangan dilihat permasalahan negatifnya saja.

Menurutnya, ada banyak sisi positif dari proyek tersebut. Seperti menjadi salah satu solusi dari kebutuhan pemerintah menghadapi kekurangan suplai perumahan untuk masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

"Ini untuk membantu program pemerintah, terutama Kebutuhan hunian di kota besar seperti Jakarta dan wilayah Jabodetabek pada umumnya," kata Anton saat dihubungi media di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Dia menjelaskan, saat ini tidak banyak pengembang yang mau membangun superblok dengan hunian terjangkau. Dia melihat Group Lippo hanya salah satu diantara pengembang yang berani mengambil risiko tersebut. Padahal selama ini pasar hunian tersebut hanya menyasar kelas atas.

"Kita tahu Lippo punya mitra di proyek tersebut dengan Cina. Tapi coba lihat di luar negeri yang dibangun mereka mana ada yg menyasar mass market? Kebanyakan kelas atas (contoh Forest City di Johor Baru). Artinya dengan menyasar mass market yang harganya terjangkau," paparnya.

Dengan kata lain sambungnya, pemerintah juga diuntungkan karena membantu penyediaan hunian di segmen yang seharusnya ditangani pemerintah.

Meikarta adalah kawasan yang hadir oleh inisiatif Lippo Group sebagai kota metropolitan mandiri yang akan membantu pemerintah dalam menyediakan pemukiman dengan kualitas di atas rata-rata dengan harga yang terjangkau

Saat ini pasar properti menghadapi kekurangan suplai untuk masyarakat, terutama di kota besar seperti Jakarta dan wilayah Jabodetabek pada umumnya. Data resmi menyebutkan kekurangan perumahan (backlog) mencapai 7,6 juta unit, dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan backlog bisa turun ke angka 5,4 juta pada tahun 2019.
(ven)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak
Top