Inspeksi Dadakan di SPBU, Tim Gabungan Tindak Tegas SPBU Nakal
Jum'at, 02 November 2018 - 00:06 WIB
Inspeksi Dadakan di SPBU, Tim Gabungan Tindak Tegas SPBU Nakal
A
A
A
PANGKALPINANG - Anggota Komisi VII DPR RI Eko Wijaya bersama BPH Migas dan Bareskrim Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Bangka Belitung (Babel) Kamis 1 November 2018. Sidak dilakukan terkait laporan dan keluhan masyarakat yang diterima BPH Migas, lantaran sulitnya masyarakat mendapatkan BBM bersubdisi di Babel.
Eko mengatakan, tim gabungan BPH Migas dan Polri melakukan sidak agar BBM bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat itu tepat sasaran. "BBM solar ini rawan penyelewengan, padahal ini untuk kepentingan masyarakat. Kita ingin BBM bersubsidi ini tepat sasarannya bukan malah diselewengkan atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," ujarnya kala melakukan sidak SPBU di Pangkalpinang, Babel, Kamis (1/11/2018).
Selain melakukan sidak lanjut Eko, tim gabungan juga melakukan pengecekan atau terra mesin SPBU. Hal ini dilakukan supaya BBM yang dikeluarkan sesuai dengan yang dibayar oleh masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat atau pembeli rugi. Kita lakukan terra supaya berapa liter yang dikeluarkan oleh mesinnya sesuai dengan yang dibayarkan masyarakat," tegas anggota Komisi VII DPR tersebut.
Sementara anggota Komite BPH Migas, M. Ibnu Fajar menyatakan bahwa sidak ini untuk memantau secara langsung kondisi di sentra-sentra pengisian BBM di Babel. Khususnya BBM yang bersubsidi dari pemerintah.
"Kalau kita temukan adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tentunya kita dari BPH Migas akan menindaklanjutinya. Kebetulan di sini juga ada Komisi VII yang merupakan mitra kita," terangnya.
Kepada masyarakat dia juga menyampaikan bila melihat atau mendengar adanya penyalahgunaan BBM dapat melaporkan ke BPH Migas atau Komisi VII DPR atau juga pihak Pertamina.
Diakuinya laporan dari masyarakat yang masuk ke BPH Migas dari masyarakat bermacam-macam. Ada disebutkan terjadi kelangkaan BBM di Babel, ada juga dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM.
"Dari data yang ada di kami sampai September kuota BBM yang sudah terealiasasi 77%. Artinya sekitar 23% lagi itu masih cukup banyak dan ini harus kita lakukan pemantauan agar tidak diselewengkan," imbuh Ibnu.
Sementara dari hasil sidak dilakukan di lapangan, tim gabungan juga menemukan ada kendaraan yang membeli dari SPBU secara berlebihan dan menggunakan peralatan tak sesuai maka akan ditindak tegas.
"Tadi kita temukan adanya tanki modifikasi. Temuan ini akan kita laporkan agar SPBU nya diberikan tindakan tegas. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Kasihan masyarakat mengeluhkan tidak adanya BBM bersubsidi,” pungkas Komite BPH Migas itu.
Eko mengatakan, tim gabungan BPH Migas dan Polri melakukan sidak agar BBM bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat itu tepat sasaran. "BBM solar ini rawan penyelewengan, padahal ini untuk kepentingan masyarakat. Kita ingin BBM bersubsidi ini tepat sasarannya bukan malah diselewengkan atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," ujarnya kala melakukan sidak SPBU di Pangkalpinang, Babel, Kamis (1/11/2018).
Selain melakukan sidak lanjut Eko, tim gabungan juga melakukan pengecekan atau terra mesin SPBU. Hal ini dilakukan supaya BBM yang dikeluarkan sesuai dengan yang dibayar oleh masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat atau pembeli rugi. Kita lakukan terra supaya berapa liter yang dikeluarkan oleh mesinnya sesuai dengan yang dibayarkan masyarakat," tegas anggota Komisi VII DPR tersebut.
Sementara anggota Komite BPH Migas, M. Ibnu Fajar menyatakan bahwa sidak ini untuk memantau secara langsung kondisi di sentra-sentra pengisian BBM di Babel. Khususnya BBM yang bersubsidi dari pemerintah.
"Kalau kita temukan adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tentunya kita dari BPH Migas akan menindaklanjutinya. Kebetulan di sini juga ada Komisi VII yang merupakan mitra kita," terangnya.
Kepada masyarakat dia juga menyampaikan bila melihat atau mendengar adanya penyalahgunaan BBM dapat melaporkan ke BPH Migas atau Komisi VII DPR atau juga pihak Pertamina.
Diakuinya laporan dari masyarakat yang masuk ke BPH Migas dari masyarakat bermacam-macam. Ada disebutkan terjadi kelangkaan BBM di Babel, ada juga dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM.
"Dari data yang ada di kami sampai September kuota BBM yang sudah terealiasasi 77%. Artinya sekitar 23% lagi itu masih cukup banyak dan ini harus kita lakukan pemantauan agar tidak diselewengkan," imbuh Ibnu.
Sementara dari hasil sidak dilakukan di lapangan, tim gabungan juga menemukan ada kendaraan yang membeli dari SPBU secara berlebihan dan menggunakan peralatan tak sesuai maka akan ditindak tegas.
"Tadi kita temukan adanya tanki modifikasi. Temuan ini akan kita laporkan agar SPBU nya diberikan tindakan tegas. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Kasihan masyarakat mengeluhkan tidak adanya BBM bersubsidi,” pungkas Komite BPH Migas itu.
(ven)
