Petani Tembakau Bersyukur Cukai Tak Jadi Naik
Petani Tembakau Bersyukur Cukai Tak Jadi Naik
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 dan menunda penerapan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok. Keputusan ini berdasarkan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jumat (2/11) lalu.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengatakan, keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo adalah sebuah bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap keberlangsungan hidup ekonomi petani tembakau nasional.
"Kalangan petani tembakau menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi yang masih memperhatikan sektor pertembakauan sebagai salah satu aset strategis nasional," kata Agus Parmuji di Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Agus mengungkapkan, kalangan petani sebelumnya resah dengan rencana pemerintah tersebut. Menyikapi hal itu, kalangan petani tembakau menyuarakan aspirasinya pada pemerintah pusat.
APTI melayangkan surat baik ke sekretaris kabinet, menteri pertanian, gubernur di masing-masing sentra tembakau, serta pemerintah kabupaten. Isi surat tersebut intinya, mengimbau presiden serta menteri keuangan untuk tidak menaikkan tarif cukai tahun 2019 dan menunda aturan simplifikasi tarif cukai yang tertuang dalam PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
"Alhamdulillah masukan kami direspons sangat baik oleh Presiden sehingga tidak ada kenaikan cukai tembakau tahun 2019. Semoga dengan tidak naiknya cukai tembakau di tahun 2019 akan sangat berdampak terhadap penyerapan bahan baku nasional," ujarnya.
Kalangan petani tembakau juga berharap keputusan pemerintah pusat itu tidak bermuatan politis, melainkan murni ketulusan pemerintah. Selain itu, pihaknya juga berharap keberpihakan pemerintah pusat terus berlanjut dengan membuat kebijakan yang memayungi dan membentengi sektor tembakau nasional.
APTI juga meminta pemerintah untuk menganjurkan ke semua industri tembakau baik nasional maupun multinasional yang sudah memasarkan produknya di Indonesia agar bisa berkompetisi untuk membeli tembakau nasional di musim panen.
"Kebeperpihakan pemerintah terhadap sektor pertembakauan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan kemakmuran rakyat, karena ketika petani makmur, negara tidak mungkin akan hancur," pungkasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengatakan, keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo adalah sebuah bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap keberlangsungan hidup ekonomi petani tembakau nasional.
"Kalangan petani tembakau menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi yang masih memperhatikan sektor pertembakauan sebagai salah satu aset strategis nasional," kata Agus Parmuji di Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Agus mengungkapkan, kalangan petani sebelumnya resah dengan rencana pemerintah tersebut. Menyikapi hal itu, kalangan petani tembakau menyuarakan aspirasinya pada pemerintah pusat.
APTI melayangkan surat baik ke sekretaris kabinet, menteri pertanian, gubernur di masing-masing sentra tembakau, serta pemerintah kabupaten. Isi surat tersebut intinya, mengimbau presiden serta menteri keuangan untuk tidak menaikkan tarif cukai tahun 2019 dan menunda aturan simplifikasi tarif cukai yang tertuang dalam PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
"Alhamdulillah masukan kami direspons sangat baik oleh Presiden sehingga tidak ada kenaikan cukai tembakau tahun 2019. Semoga dengan tidak naiknya cukai tembakau di tahun 2019 akan sangat berdampak terhadap penyerapan bahan baku nasional," ujarnya.
Kalangan petani tembakau juga berharap keputusan pemerintah pusat itu tidak bermuatan politis, melainkan murni ketulusan pemerintah. Selain itu, pihaknya juga berharap keberpihakan pemerintah pusat terus berlanjut dengan membuat kebijakan yang memayungi dan membentengi sektor tembakau nasional.
APTI juga meminta pemerintah untuk menganjurkan ke semua industri tembakau baik nasional maupun multinasional yang sudah memasarkan produknya di Indonesia agar bisa berkompetisi untuk membeli tembakau nasional di musim panen.
"Kebeperpihakan pemerintah terhadap sektor pertembakauan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan kemakmuran rakyat, karena ketika petani makmur, negara tidak mungkin akan hancur," pungkasnya.
(fjo)
Explore More