Sri Mulyani: Industri Kreatif Bisa Menjadi Solusi Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani: Industri Kreatif Bisa Menjadi Solusi Pertumbuhan Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi untuk menjadi solusi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebutkan, saat ini kontribusi ekonomi kreatif masih relatif kecil, dan seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi.
"Karena ini tidak hanya bagus untuk masyarakat tapi juga bagus untuk ketahanan ekonomi Indonesia, pemerintah sudah menetapkan Bekraf, ini salah satu langkah bersejarah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia,"ujar Menkeu lewat keterangan resmi di Jakarta,Rabu (7/11/2018).
Dari sisi kesempatan pada industri ekonomi kreatif, Menkeu menjelaskan bahwa saat ini tren sektor jasa sangat berkembang dan maju, dimana finansial teknologi sangat mendominasi sektor ini. Industri ekonomi kreatif juga merupakan pilihan utama para generasi millenials Indonesia dalam mengejar karir dan mimpinya.
"Generasi milenials, mereka familiar dengan apa yang disebut ekonomi berbagi (shared), mereka tidak merasa perlu membeli mobil karena mereka bisa bergantung ke gojek, grab, dan lain-lain. Mereka juga tidak merasa perlu membeli rumah, karena bagi millenials, mobilitas menjadi lebih penting," jelasnya.
Menurut Menkeu gaya hidup para millenials Ini berpotensi mengganti struktur ekonomi di masa mendatang dan pemerintah perlu mengantisipasi dengan cara membangun inklusifitas.
"Inklusifitas adalah sangat penting, ini hanya bisa direalisasikan kalau Indonesia terhubung. Dengan membangun infrastruktur, ini penting bagi negara untuk mendesain potensi ekonominya untuk inklusif. Bagi Indonesia infrastruktur bukanlah kemewahan, ini adalah tulang punggung bagi Indonesia untuk membangun ekonomi dengan lebih inklusif," jelasnya.
Kemudian yang tidak kalah penting menurut Menkeu adalah pembangunan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Di Indonesia, 20% APBN untuk pendidikan, dimana anggaran pendidikan untuk tahun 2019 sebesar Rp492,5 triliun, ini terbesar dalam sejarah Indonesia," tegasnya.
Namun, Menkeu juga menegaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan Indonesia, bukan hanya soal anggaran dan uang, tapi begaimana men-desain program dan kebijakan dan memaksimalkan implementasi-nya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Saya banyak menerima komplain dari pelaku industri film bahwa saya tidak paham dengan industri itu, makanya saya datang kesini, untuk mendengar dan merumuskan kebijakan untuk mendukung industri kreatif. Saya tidak ragu untuk bilang, saya ingin belajar, saya tidak tahu banyak, tapi saya semangat untuk belajar dan belajar lagi," tandasnya.
"Karena ini tidak hanya bagus untuk masyarakat tapi juga bagus untuk ketahanan ekonomi Indonesia, pemerintah sudah menetapkan Bekraf, ini salah satu langkah bersejarah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia,"ujar Menkeu lewat keterangan resmi di Jakarta,Rabu (7/11/2018).
Dari sisi kesempatan pada industri ekonomi kreatif, Menkeu menjelaskan bahwa saat ini tren sektor jasa sangat berkembang dan maju, dimana finansial teknologi sangat mendominasi sektor ini. Industri ekonomi kreatif juga merupakan pilihan utama para generasi millenials Indonesia dalam mengejar karir dan mimpinya.
"Generasi milenials, mereka familiar dengan apa yang disebut ekonomi berbagi (shared), mereka tidak merasa perlu membeli mobil karena mereka bisa bergantung ke gojek, grab, dan lain-lain. Mereka juga tidak merasa perlu membeli rumah, karena bagi millenials, mobilitas menjadi lebih penting," jelasnya.
Menurut Menkeu gaya hidup para millenials Ini berpotensi mengganti struktur ekonomi di masa mendatang dan pemerintah perlu mengantisipasi dengan cara membangun inklusifitas.
"Inklusifitas adalah sangat penting, ini hanya bisa direalisasikan kalau Indonesia terhubung. Dengan membangun infrastruktur, ini penting bagi negara untuk mendesain potensi ekonominya untuk inklusif. Bagi Indonesia infrastruktur bukanlah kemewahan, ini adalah tulang punggung bagi Indonesia untuk membangun ekonomi dengan lebih inklusif," jelasnya.
Kemudian yang tidak kalah penting menurut Menkeu adalah pembangunan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Di Indonesia, 20% APBN untuk pendidikan, dimana anggaran pendidikan untuk tahun 2019 sebesar Rp492,5 triliun, ini terbesar dalam sejarah Indonesia," tegasnya.
Namun, Menkeu juga menegaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan Indonesia, bukan hanya soal anggaran dan uang, tapi begaimana men-desain program dan kebijakan dan memaksimalkan implementasi-nya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Saya banyak menerima komplain dari pelaku industri film bahwa saya tidak paham dengan industri itu, makanya saya datang kesini, untuk mendengar dan merumuskan kebijakan untuk mendukung industri kreatif. Saya tidak ragu untuk bilang, saya ingin belajar, saya tidak tahu banyak, tapi saya semangat untuk belajar dan belajar lagi," tandasnya.
(akr)
Explore More