Ini Cara BKP Tangani Daerah Rentan Rawan Pangan

JAKARTA - Badan Ketahanan Pangan (BKP) saat ini tengah berusaha mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan peta ketahanan dan perentanan pangan (food security and vulnerability atlas), pada 2018 terdapat 81 kabupaten rentan rawan pangan.

Kepala BKP Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, mengatakan pihaknya memiliki program yang telah diluncurkan sejak 2015 melalui intervensi ke daerah-daerah di Indonesia yang rentan rawan pangan. Sebab, di semua provinsi di Indonesia masih ada titik yang rentan rawan pangan.

"Kalau kita cermati, di semua provinsi ada titik yang berwarna kuning dan merah muda yang rentan pangan. Tujuan kita bagaimana mereka bisa berubah warna jadi hijau (tahan pangan)," katanya di Gedung Kementan, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Sejak intervensi dilakukan, sambung dia, terdapat 75 kabupaten yang naik tingkat dari kabupaten yang rentan rawan pangan menjadi tidak rentan. Selain itu, ada pula 102 kabupaten yang tingkat ketahanan pangannya meningkat.

"Sumatra tadinya masih banyak yang berwarna kuning, sekarang sudah banyak yang berubah jadi hijau. Yang paling timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua masih dikategorikan daerah rentan pangan," imbuh dia.

Dalam program tersebut, pihaknya mendorong daerah-daerah yang rawan rentan pangan mampu menyediakan pangannya sendiri. Sebab, salah satu indikator daerah yang rentan pangan adalah karena persediaan pangan mereka yang kurang.

"Ada tiga aspek yang kita lihat, aspek keteresediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Aspek ketersediaan pangan itu rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan. Kalau rasio normatifnya lebih tinggi, maka dia rentan. Kalau akses pangan itu persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran utk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran. Jadi kalau 65% dari gaji anda untuk pangan, itu daerah rentan. Dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik," tandasnya.