Rentan Salah Tafsir, Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Relaksasi DNI
Rabu, 21 November 2018 - 16:54 WIB
Rentan Salah Tafsir, Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Relaksasi DNI
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian diminta untuk menunda kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Seperti diketahui kebijakan tersebut menjadi salah satu poin dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamandani mengatakan, sejak kebijakan tersebut dikeluarkan banyak pihak yang bingung dan salah menafsirkan maksud pemerintah dari relaksasi DNI tersebut. Akibatnya, respon yang muncul lebih banyak negatif dan misinterpretasi.
"Kalau saya lihat, pertama pak Menko menjelaskan, pada bingung semua. Negatif, wah itu UMKM blablaba. Terus ada penjelasan lagi. Jadi banyak mis interpretasi. Kami gak berani banyak ngomong sebelum lihat gimana. Kita belum diajakin konsultasi. Apa bener pengaruh dengan UMKM," katanya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Dia pun meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurutnya, ada baiknya kebijakan tersebut ditunda dan dievaluasi terelbih dahulu. "Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," imbuh dia.
Shinta pun mengaku hingga saat ini masih bingung dengan isi dari kebijakan relaksasi DNI tersebut. Pemerintah mengklaim kebijakan tersebut tidak memengaruhi UMKM, namun banyak sektor yang justru dibuka 100% untuk asing.
"Apa benar UMKM enggak kena di sektor itu. Kemudian soal kemitraan juga perlu diperjelas polanya seperti apa. Katanya kan sudah dibagi kelompok-kelompok. Tapi kami ingin tahu. Salahnya pemerintah kenapa enggak komunikasi dulu. Kan ada Kadin, Apindo, dan Hipmi. Diajak bicara jadi bisa keluar sama-sama sehingga tidak timbulklan polemik," tuturnya.
Pada dasarnya, kata dia, tujuan dari kebijakan tersebut sangat bagus yakni untuk menarik komunikasi. Sayangnya, pemerintah tidak terlebih dahulu berkomunikasi dengan dunia usaha sebelum kebijakan diluncurkan.
"Sekarang kita dorong secepatnya selesaikan ini. Tujuannya bagus, untuk tarik lebih banyak investasi. Tapi komunikasi nya mungkin perlu diperbaiki. Kami juga akan konsultasi dulu dengan para konstituen, pengusaha, untuk disampaikan pemerintah. Apapun prosesnya, sebelum kebijakan baru keluar kalau bisa dikonsultasikan dulu. Sudah kami remind berkali kali," tandas Shinta.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamandani mengatakan, sejak kebijakan tersebut dikeluarkan banyak pihak yang bingung dan salah menafsirkan maksud pemerintah dari relaksasi DNI tersebut. Akibatnya, respon yang muncul lebih banyak negatif dan misinterpretasi.
"Kalau saya lihat, pertama pak Menko menjelaskan, pada bingung semua. Negatif, wah itu UMKM blablaba. Terus ada penjelasan lagi. Jadi banyak mis interpretasi. Kami gak berani banyak ngomong sebelum lihat gimana. Kita belum diajakin konsultasi. Apa bener pengaruh dengan UMKM," katanya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Dia pun meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurutnya, ada baiknya kebijakan tersebut ditunda dan dievaluasi terelbih dahulu. "Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," imbuh dia.
Shinta pun mengaku hingga saat ini masih bingung dengan isi dari kebijakan relaksasi DNI tersebut. Pemerintah mengklaim kebijakan tersebut tidak memengaruhi UMKM, namun banyak sektor yang justru dibuka 100% untuk asing.
"Apa benar UMKM enggak kena di sektor itu. Kemudian soal kemitraan juga perlu diperjelas polanya seperti apa. Katanya kan sudah dibagi kelompok-kelompok. Tapi kami ingin tahu. Salahnya pemerintah kenapa enggak komunikasi dulu. Kan ada Kadin, Apindo, dan Hipmi. Diajak bicara jadi bisa keluar sama-sama sehingga tidak timbulklan polemik," tuturnya.
Pada dasarnya, kata dia, tujuan dari kebijakan tersebut sangat bagus yakni untuk menarik komunikasi. Sayangnya, pemerintah tidak terlebih dahulu berkomunikasi dengan dunia usaha sebelum kebijakan diluncurkan.
"Sekarang kita dorong secepatnya selesaikan ini. Tujuannya bagus, untuk tarik lebih banyak investasi. Tapi komunikasi nya mungkin perlu diperbaiki. Kami juga akan konsultasi dulu dengan para konstituen, pengusaha, untuk disampaikan pemerintah. Apapun prosesnya, sebelum kebijakan baru keluar kalau bisa dikonsultasikan dulu. Sudah kami remind berkali kali," tandas Shinta.
(akr)
Lihat Juga :
