Polemik BP Batam Disebut Bikin Ekonomi Daerah Nyungsep

JAKARTA - Potensi ekonomi Batam tidak mampu tergarap maksimal menyusul permasalah dalam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam). Ketika sebelumnya Batam pernah jadi rujukan studi banding China, namun kini tidak berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati hal tersebut, akibat masalah pengelolaan Batam yang masih menjadi polemik. Apalagi pengelolaan BP Batam kini diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) yang mana seharusnya pemerintah pusat mengelola Batam menjadi ekonomi khusus.

"Harus kita runut lagi adalah mengapa Batam yang dulu sempat berhasil dan menjadi rujukan studi banding bahkan untuk Schenzen, kok kini malah mblesek atau nyungsep," ujar Ekonom Indef Sri Hartati dalam talkshow Polemik Trijaya bertajuk 'Batam, Mau Diapain?' di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Menurutnya, Batam memiliki posisi strategis, potensi ekonomi yang besar, namun beberapa kali pengelolaan Batam mengalami pasang surut dan masalah klasik sehingga, tidak meningkatkan ekonomi di daerah Batam. "Soal dualisme kewenangan pengelolaan dan pengambil kebijakan Batam, yaitu antara BP Batam dengan Pemkot Batam, kondisinya yang lebih tidak baik," paparnya.

Dia pun meyanyangkan Menko Perekonomian Darmin yang tidak membubarkan BP Batam yang mana hal ini bisa menghambat laju perekonomian Daerah. "Darmin pernah mengeluarkan statement bahwa BP Batam dibubarkan. Namun, malam harinya media memberitakan bahwa BP Batam tidak dibubarkan karena kondisi Batam menjadi stagnan," jelasnya.