Pengusaha Makanan dan Minuman Akui Ketiban Rezeki Jelang Pilpres
Kamis, 17 Januari 2019 - 06:04 WIB
Pengusaha Makanan dan Minuman Akui Ketiban Rezeki Jelang Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha Makanan dan Minuman Akui Ketiban Rezeki Jelang Pilpres
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengaku ketiban rezeki menjelang ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pendapatan pengusaha makanan dan minuman disebutnya bakal melonjak dengan adanya Pilpres.
Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Rahmat Hidayat mengatakan, ajang Pilpres diharapkan dijalain dengan ketenangan. Sehingga, tidak membuat pengusaha khawatirkan iklim usaha di Indonesia.
"Kami harap 17 April kondusif karena kampanye banyak gathering. Sehingga, dorong konsumsi, disamping periode Lebaran, Natala sama tahun baru," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Rahmat juga berharap, pemerintah baru kedepankan kemudahan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan. Ini harus diatur dan dilibatkan lebih intensif lagi.
"Kedepan kebijakan, aturan dikaji benar-benar. Sudah ada regulatory impact assessment belum berlaku secara umum," katanya.
Jika ada kebijakan yang tidak kondusif, Rahmat menambahkan, sebaiknya pemerintah bisa memperkuat koordinasi antar kementerian. Lebih banyak lagi komunikasi agar bersinergi.
"Kami harap lebih intensif lagi ngobrol karena ada saling trade-off dengan kementrian dan lembaga lain. Ini harus dipikirkan harmonisnya," pungkasnya.
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengaku ketiban rezeki menjelang ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pendapatan pengusaha makanan dan minuman disebutnya bakal melonjak dengan adanya Pilpres.
Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Rahmat Hidayat mengatakan, ajang Pilpres diharapkan dijalain dengan ketenangan. Sehingga, tidak membuat pengusaha khawatirkan iklim usaha di Indonesia.
"Kami harap 17 April kondusif karena kampanye banyak gathering. Sehingga, dorong konsumsi, disamping periode Lebaran, Natala sama tahun baru," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Rahmat juga berharap, pemerintah baru kedepankan kemudahan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan. Ini harus diatur dan dilibatkan lebih intensif lagi.
"Kedepan kebijakan, aturan dikaji benar-benar. Sudah ada regulatory impact assessment belum berlaku secara umum," katanya.
Jika ada kebijakan yang tidak kondusif, Rahmat menambahkan, sebaiknya pemerintah bisa memperkuat koordinasi antar kementerian. Lebih banyak lagi komunikasi agar bersinergi.
"Kami harap lebih intensif lagi ngobrol karena ada saling trade-off dengan kementrian dan lembaga lain. Ini harus dipikirkan harmonisnya," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
