Mentan: Tak Ada Ruang untuk Mafia Pangan!
Mentan: Tak Ada Ruang untuk Mafia Pangan!
A
A
A
PROBOLINGGO - Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil mencatatan sejumlah prestasi gemilang di era Jokowi-JK. Salah satunya keberhasilan melakukan swasembada pangan untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, bawang merah, cabai dan daging ayam.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari komitmen pemerintah memberantas mafia pangan. Menurut Amran, merekalah biang kerok munculnya persoalan-persoalan pangan, terutama terjadinya polemik beras.
"Modelnya mafianya seperti mafia impor, beras oplosan dan pemalsuan pupuk. Anda bayangkan, petani diberikan pupuk palsu, bukan lagi oplosan. Ini kezaliman luar biasa," ujar Amran ketika disela-sela acara Panen Jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim).
Oleh karena itu Amran menegaskan bahwa baru di era Jokowi-JK pemberantasan mafia pangan benar-benar masif. Dia menyebutkan sudah ratusan pelaku mafia pangan yang diproses hukum dan bahkan hingga dipenjarakan. "Sekitar 409 (mafia pangan) masuk penjara. Kemudian kami blacklist juga perusahaan-perusahaan nakal. Ingat, tak ada ruang buat mafia pangan," jelas Amran.
Gencarnya pemberantasan mafia pangan tak lepas dari andil dan tekad Presiden Joko Widodo. Menurut Amran, Jokowi tak mau para petani dizalimi mafia pangan, sebab petani harus dilindungi. "Karena ulah mereka, petani menderita. Pak Presiden komitmen betul untuk semaksimal mungkin melindungi petani. Itu juga yang menjadi semangat saya untuk terus berjuang buat kesejahteraan petani. Mereka tak boleh menderita," beber Amran.
Lebih lanjut Ia juga memuji aparat penegak hukum yang selama ini sudah bersinergi dengan Kementerian dan instansi terkait. Terutama dalam melakukan pengawasan di lapangan. "Terima kasih buat Panglima TNI, Kapolri, dan jajarannya, KPPU dan juga Bulog. Tanpa mereka, mustahil program maupun kebijakan pemerintah bisa tercapai," katanya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari komitmen pemerintah memberantas mafia pangan. Menurut Amran, merekalah biang kerok munculnya persoalan-persoalan pangan, terutama terjadinya polemik beras.
"Modelnya mafianya seperti mafia impor, beras oplosan dan pemalsuan pupuk. Anda bayangkan, petani diberikan pupuk palsu, bukan lagi oplosan. Ini kezaliman luar biasa," ujar Amran ketika disela-sela acara Panen Jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim).
Oleh karena itu Amran menegaskan bahwa baru di era Jokowi-JK pemberantasan mafia pangan benar-benar masif. Dia menyebutkan sudah ratusan pelaku mafia pangan yang diproses hukum dan bahkan hingga dipenjarakan. "Sekitar 409 (mafia pangan) masuk penjara. Kemudian kami blacklist juga perusahaan-perusahaan nakal. Ingat, tak ada ruang buat mafia pangan," jelas Amran.
Gencarnya pemberantasan mafia pangan tak lepas dari andil dan tekad Presiden Joko Widodo. Menurut Amran, Jokowi tak mau para petani dizalimi mafia pangan, sebab petani harus dilindungi. "Karena ulah mereka, petani menderita. Pak Presiden komitmen betul untuk semaksimal mungkin melindungi petani. Itu juga yang menjadi semangat saya untuk terus berjuang buat kesejahteraan petani. Mereka tak boleh menderita," beber Amran.
Lebih lanjut Ia juga memuji aparat penegak hukum yang selama ini sudah bersinergi dengan Kementerian dan instansi terkait. Terutama dalam melakukan pengawasan di lapangan. "Terima kasih buat Panglima TNI, Kapolri, dan jajarannya, KPPU dan juga Bulog. Tanpa mereka, mustahil program maupun kebijakan pemerintah bisa tercapai," katanya.
(akr)
Explore More