Optimistis di Tengah Turunnya Proyeksi Ekonomi Global

JAKARTA - Memasuki tahun 2019, Pemerintah akan fokus menjaga faktor-faktor pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang dipenuhi pesimisme. Konsumsi rumah tangga, dan investasi diharapkan menjadi tumpuan saat ekspor diprediksi mengalami tekanan karena pelemahan harga komoditas.

"Konsumsi rumah tangga tetap akan terjaga, demijuan juga inflasi. Investasi akan terjaga momentumnya pada level 7%, sementara perbankan cukup bagus. Mungkin akan ada tekanan terhadap harga komoditas sehingga akan memengaruhi dari sisi permintaan. Tapi kita berharap pertumbuhan akan terjaga di 5,3-5,4%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada awal pekan ini mengumumkan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun ini melambat menjadi hanya 3,5%, dibanding proyeksi sebelumnya 3,7%. Turunnya proyeksi tersebut didasarkan karena masih lemahnya pertumbuhan di sejumlah negara serta sentimen negatif akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Lemahnya outlook perekonomian global sejalan dengan perlambatan ekonomi di China yang pada Senin (21/1) melaporkan perekonomianya hanya tumbuh 6,6% sepanjang 2018, terendah dalam 28 tahun terakhir.

Sentimen negatif juga muncul dari AS yang hingga kemarin masih belum juga menemukan jalan terbaik untuk menghentikan kebuntuan negosiasi anggaran tahunan. Pemerintah AS pimpinan Donald Trump belum sepakat dengan parlemen terkait anggaran 2019 sehingga menyebabkan shutdown berkepanjangan. Hingga kemarin, sudah 32 hari Pemerintahan AS tutup karena tidak ada anggaran yang cair.

Dengan mempertimbangkan segala kondisi eksternal tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya menyakinkan para pelaku usaha dengan menyiapkan instrumen fiskal melalui insentif pajak.

"Kita berikan tax holiday, tax deductable, mobil listrik, berbagai insentif itu diharapkan akan menggerakan sektor riil sehingga pertumbuhan dijaga di 5,3% dan inflasi di level 3,5%," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, ada hal lain yang bisa mengurangi kekhawatiran secara global yakni kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) yang kemungkinan tidak akan menaikkan suku bunga secepat dulu. “Mereka akan lebih sabar menunggu. Itu bagus.Kita tidak akan menghadapi tekanan seperti tahun lalu," paparnya.

Menanggapi pernyataan IMF yang meminta negara-negara menurunkan rasio utang, menurut Sri Mulyani, hal tersebut tidak relevan terhadap kondisi di Indonesia. menrutnya, setiap negara memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berbeda-beda.

"Ada negara maju seperti di Eropa yang bahkan rasio utanag terhadap PDB-nya sudah di atas 60%, 80%, bahkan di atas 100%. Negara-negara seperti itu, mereka pasti harus melakukan konsolidasi fiskal," tuturnya.

Sri Mulyani menuturkan, ada 40 negara berpendapatan rendah yang memiliki rasio utang hingga 100%. Hal ini berbeda dengan Indonesia di mana rasio utang terhadap PDB hanya 30%.

“Dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan defisit di bawah 2%, maka kita tidak termasuk. Untuk standar internasional itu rendah sekali. Defisit kita hanya 1,76%," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk negara-negara dengan rasio utang yang tinggi cara yang tepat memang harus menurunkan rasio utang. “Untuk negara itulah pernyataan IMF berlaku,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, negara-negara yang memiliki rasio utang tinggi harus menjaga keseimbangan fiskalnya dengan mengurangi defisit. Namun, langkah tersebut tidak akan mudah karena di sisi lain diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada tahun ini diperkirakan tidak akanmudah. Pasalnya, harga komoditas ekspor seperti batu bara, sawit, dan karet mengalami tekanan.

"Pemerintah tentu akan mengejar angka 5,3% walaupun tidak mudah karena harga komoditas mengalami penurunan. Itu mungkin daerah di luar Pulau Jawa akan kena," ujarnya.

Dia menambahkan, penurunan harga komoditas juga akan berpengaruh pada kinerja ekspor sehingga berimbas pada penerimaan negara.

"Tugas Ibu Sri Mulyani tidak akan mudah karena penerimaan akan kena. Kemudian orang yang tinggal di Kalimantan, Sulawesi, akan terimbas juga karena mereka hidupnya dari sawit, karet. Jadi antisipasi untuk daya beli tetap terjaga penting," tuturnya.

Menurut Chatib, kebijakan pemerintah yang telah menaikan jumlah Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sosial dinilai bisa menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, momentum Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 juga akan mengangkat konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa bertahan di angka 5%.

"Pertumbuhan ekonomi kita kira-kira sama dengan kondisi sekarang. Kalau itu sudah diantisipasi dengan baik dari sisi fiskal, saya kira bisa dikelola," kata Chatib.

AS Bisa Rugi USD5,7 Miliar
Di bagian lain, periode shutdown Pemerintah AS yang telah memasuki hari ke-32 berimbas pada banyak sektor usaha di Negeri Paman Sam. Di samping itu, masyarakat sipil juga termasuk tuna wisma dan orang lanjut usia (lansia) juga ikut prihatin karena berbagai program sosial lumpuh.

Shutdown pemerintah AS menyebabkan ekonomi AS terguncang. Kontraktor dan pegawai lembaga yang mencapai 800.000 orang diliburkan. Sementara itu sebagian besar pegawai yang tetap bekerja tidak menerima gaji. Para ahli menilai, jika shutdown tidak diakhiri, AS akan menelan kerugian ekonomi hingga USD5,7 miliar.

Pemerintah AS memperkirakan shutdown akan menurunkan pertumbuhan perekonomian AS sebesar 0,1%. The Fed juga menyatakan akan memilih untuk menunda kenaikan bunga. Sebab, dampak shutdown sangat luas. Antrean panjang di bandara terjadi berkali-kali karena banyak pegawai keamanan diliburkan.

Pada akhir pekan lalu, Presiden AS Donald Trump ingin mengakhiri shutdown setelah Partai Demokrat menambah nilai anggaran untuk pembangunan dinding tembok perbatasan sebesar USD1 miliar di dalam proposal terbarunya. Namun, Trump kurang puas dan tetap bersikeras meminta dana USD5,7 miliar.

Jika permintaannya dipenuhi, Trump berjanji akan melindungi imigran tanpa dokumen (Dreamer) dan imigran pemegang status perlindungan sementara (TPS) di perbatasan AS-Meksiko. Partai Demokrat dikenal sebagai pembela imigran. Bagaimanapun, sejauh ini, negosiasi tersebut masih tidak menemui titik cerah.

Trump mengatakan, tawaran itu merupakan tawaran terbaik untuk mengatasi shutdown dan krisis di perbatasan selatan AS. Namun, perlindungan itu tidak akan memberikan jaminan kewarganegaraan kepada Dreamer yang menjadi perdebatan antara Demokrat dan Republik di Kongres selama bertahun-tahun.

Saat ini, Trump masih menahan diri dalam meloloskan legislasi pembukaan kembali pemerintahan hingga dana USD5,7 miliar disepakati. Sejumlah ahli menilai dana itu masih kurang. Sebab, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dinding perbatasan diperkirakan dapat mencapai lebih dari USD24 miliar.

Trump juga meminta Kongres menyepakati dana USD782 juta untuk menambah 2.750 petugas perbatasan dan USD563 juta untuk merekrut 73 hakim baru di pengadilan imigrasi. Menurut Wakil Presiden Mike Pence, proposal itu dikeluarkan setelah berunding dengan para pejabat dari Partai Demokrat.

Pence menambahkan, Trump berharap jutaan rakyat AS akan menekan Demokrat menandatangani kesepakatan itu. Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney juga mengungkapkan status darurat di perbatasan akan tetap diambil, sekalipun tanpa persetujuan Kongres. Tapi, hal itu bukan yang diinginkan Trump. (Oktiani Endarwati/Muh Shamil)