Ombudsman Minta Bulog Tinjau Ulang Rencana Ekspor Beras

JAKARTA - Ombudsman RI meminta Perum Bulog meninjau ulang rencana ekspor beras pada tahun ini. Ombudsman RI juga memberikan peringatan kepada Bulog untuk memperhitungkan secara matang produktivitas beras lokal.

Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menegaskan, sebelum ekspor, Bulog harus memastikan jika kebutuhan dalam negeri tercukupi. Pasalnya, jika kebutuhan lokal tidak terpenuhi, hal itu akan menganggu stabilisasi harga beras.

"Dalam rencana ekspor beras ini kami ingin ingatkan untuk berhati-hati. Warning dari Ombudsman, hati-hati sekali dalam ekspor," ujar Ahmad Alamsyah di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Dia mengatakan, keputusan ekspor bisa berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran. Dia juga berharap ekspor beras oleh Bulog tidak lantas menyisakan beras kualitas rendah untuk operasi pasar di dalam negeri. "Jangan ketika ekspor yang kualitas baik pemasaran dalam negeri dengan yang kualitasnya kurang baik," katanya.

Ombudsman menyarankan agar Bulog membuat kerangka kebijakan terkait kualitas beras yang bagus untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri (operasi pasar). "Intinya jangan sampai salah dalam melakukan management stock," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya menargetkan ekspor beras ke sejumlah negara tetangga pada pertengahan tahun ini. Ekspor rencananya dilakukan seusai panen raya pada pertengahan bulan April hingga akhir Mei 2019.

Pria yang kerap dipanggil Buwas ini mengatakan, Bulog menargetkan penyerapan 1,8 juta ton beras dari petani dari januari hingga April. Ditambah stok yang dimliki sebanyak 2,1 juta ton, stok beras bisa melebihi 4 juta ton.

Menurut Buwas, alasan lain dari ekspor ini adalah soal kapasitas gudang Bulog yang hanya mampu menampung beras sebanyak 3,6 juta ton. Jika dipaksakan, jelas dia, hasilnya bisa merusak beras secara perlahan. Untuk itu, ekspor dinilai merupakan langkah tepat untuk efisiensi dan menjamin pengawasan.