Faisal Basri: Jalan Tol Bukan Solusi Pangkas Biaya Logistik
Kamis, 14 Februari 2019 - 19:01 WIB
Faisal Basri: Jalan Tol Bukan Solusi Pangkas Biaya Logistik
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Faisal Basri menilai gencarnya pembangunan infrastruktur tol oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum efektif menekan biaya logistik secara nasional. Menurut dia, pemerintah seharusnya memperkuat transportasi laut untuk menekan ongkos logistik.
"Kenapa mahal karena semua diangkut truk. Truk semakin kukuh dibangunkan Tol Trans Sumatera dan Jawa. Semua lewat truk diangkutnya. Truk itu (kapasitas angkut) cuma 10 ton. Jadi ongkos angkut per kg mahal banget," katanya dalam diskusi bertema "Pemanasan Debat Capres Kedua: Tawaran Indef untuk Agenda Strategis Pembangunan SDA dan Infrastruktur" di Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Karena itu, lanjut dia, untuk menekan ongkos logistik harusnya kapal laut yang bisa membawa muatan yang lebih banyaklah yang diperkuat. Selain itu, kapal bisa menjangkau ke berbagai kepulauan di Indonesia.
"Makanya itu jalan tol bukan solusi, kalau solusi untuk memperlancar mudik iya, tapi logistik enggak. Logistik akan turun, Indonesia akan hebat kalau pindah dari truk ke kapal," ujarnya.
Faisal Basri pun menyebutkan beberapa indikator masih mahalnya biaya logistrik. Salah satunya, harga duku di sebuah minimarket Malang yang pada tahun 2018 mencapai Rp49.950/kg. Padahal, kata dia, di tempat asalnya, Pontianak, saat panen hanya Rp5.000/kg.
Hal yang sama terjadi pada buah-buah lokal yang harganya lebih mahal ketimbang buah impor. Alasannya, kata dia, buah impor diangkut lewat kapal sehingga ongkos logistiknya menjadi lebih murah.
"Mangga dari Brasil, jeruk dari China diangkut pakai kapal 20.000 ton sekali angkut. Maka ongkosnya nol bisa dibilang," cetusnya.
Dia pun menyarankan agar pembangunan infrastruktur diikuti dengan pengembangan wilayah (regional development). Jika tidak, maka pembangunan infrastruktur hanya memberikan dampak positif terhadap Pulau Jawa.
"Wilayah kepulauan seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua mulai mendesain kebutuhan konsumsi khususnya barang-barang hasil manufaktur, termasuk pembangunan industri di daerah luar Jawa sehingga pulau-pulau di luar Jawa bisa menghasilkan produk yang dapat dijual ke Jawa. Jika ini sudah berhasil dijalankan, maka konsentrasi penduduk di Jawa juga akan berkurang," katanya.
"Kenapa mahal karena semua diangkut truk. Truk semakin kukuh dibangunkan Tol Trans Sumatera dan Jawa. Semua lewat truk diangkutnya. Truk itu (kapasitas angkut) cuma 10 ton. Jadi ongkos angkut per kg mahal banget," katanya dalam diskusi bertema "Pemanasan Debat Capres Kedua: Tawaran Indef untuk Agenda Strategis Pembangunan SDA dan Infrastruktur" di Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Karena itu, lanjut dia, untuk menekan ongkos logistik harusnya kapal laut yang bisa membawa muatan yang lebih banyaklah yang diperkuat. Selain itu, kapal bisa menjangkau ke berbagai kepulauan di Indonesia.
"Makanya itu jalan tol bukan solusi, kalau solusi untuk memperlancar mudik iya, tapi logistik enggak. Logistik akan turun, Indonesia akan hebat kalau pindah dari truk ke kapal," ujarnya.
Faisal Basri pun menyebutkan beberapa indikator masih mahalnya biaya logistrik. Salah satunya, harga duku di sebuah minimarket Malang yang pada tahun 2018 mencapai Rp49.950/kg. Padahal, kata dia, di tempat asalnya, Pontianak, saat panen hanya Rp5.000/kg.
Hal yang sama terjadi pada buah-buah lokal yang harganya lebih mahal ketimbang buah impor. Alasannya, kata dia, buah impor diangkut lewat kapal sehingga ongkos logistiknya menjadi lebih murah.
"Mangga dari Brasil, jeruk dari China diangkut pakai kapal 20.000 ton sekali angkut. Maka ongkosnya nol bisa dibilang," cetusnya.
Dia pun menyarankan agar pembangunan infrastruktur diikuti dengan pengembangan wilayah (regional development). Jika tidak, maka pembangunan infrastruktur hanya memberikan dampak positif terhadap Pulau Jawa.
"Wilayah kepulauan seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua mulai mendesain kebutuhan konsumsi khususnya barang-barang hasil manufaktur, termasuk pembangunan industri di daerah luar Jawa sehingga pulau-pulau di luar Jawa bisa menghasilkan produk yang dapat dijual ke Jawa. Jika ini sudah berhasil dijalankan, maka konsentrasi penduduk di Jawa juga akan berkurang," katanya.
(fjo)
Lihat Juga :
