Rapat Harmonisasi PPh Impor, Daya Saing Jadi Fokus Bersama
Selasa, 05 Maret 2019 - 21:30 WIB
Rapat Harmonisasi PPh Impor, Daya Saing Jadi Fokus Bersama
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini menggelar rapat harmonisasi PPh impor.
Sri Mulyani seusai rapat mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas upaya penerapan PPh impor yang tidak mengganggu daya saing dan iklim investasi di dalam negeri.
"Kita bahas masalah bea masuk anti dumping (BMAD) makanya ada menteri perindustrian, kemendag dan kita, serta menko. Ini dalam rangka untuk lebih konsisten menjalankan policy, tapi di saat bersamaan memberikan lingkungan investasi yang baik di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenko, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Dia mengatakan, di satu sisi ada persoalan komoditas yang diperkirakan melakukan praktik dumping sehingga kemudian ada konsekuensi dalam bentuk BMAD.
"Kita juga pikirkan bagaimana dampaknya terhadap industri dalam negeri. Kita juga pikirkan dari sisi bagaimana mereka bisa gunakan Pulau Batam atau singapura sebagai tempat untuk melakukan penghindaran terhadap BMAD," katanya.
Kemenkeu akan terus bekerja sama dalam penerapan PPh impor agar tidak merugikan Indonesia. Hal ini dilakukan akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
"Kemenkeu bersama Kemenko dan lainnya akan membuat policy yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri sehingga beban mereka dalam bentuk perpajakan, bea masuk atau PPN tetap bisa diringankan. Karena tema besar presiden adalah investasi dan ekspor. Jadi daya competitiveness kita yang saat ini sedang difokuskan," tandasnya.
Sri Mulyani seusai rapat mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas upaya penerapan PPh impor yang tidak mengganggu daya saing dan iklim investasi di dalam negeri.
"Kita bahas masalah bea masuk anti dumping (BMAD) makanya ada menteri perindustrian, kemendag dan kita, serta menko. Ini dalam rangka untuk lebih konsisten menjalankan policy, tapi di saat bersamaan memberikan lingkungan investasi yang baik di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenko, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Dia mengatakan, di satu sisi ada persoalan komoditas yang diperkirakan melakukan praktik dumping sehingga kemudian ada konsekuensi dalam bentuk BMAD.
"Kita juga pikirkan bagaimana dampaknya terhadap industri dalam negeri. Kita juga pikirkan dari sisi bagaimana mereka bisa gunakan Pulau Batam atau singapura sebagai tempat untuk melakukan penghindaran terhadap BMAD," katanya.
Kemenkeu akan terus bekerja sama dalam penerapan PPh impor agar tidak merugikan Indonesia. Hal ini dilakukan akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
"Kemenkeu bersama Kemenko dan lainnya akan membuat policy yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri sehingga beban mereka dalam bentuk perpajakan, bea masuk atau PPN tetap bisa diringankan. Karena tema besar presiden adalah investasi dan ekspor. Jadi daya competitiveness kita yang saat ini sedang difokuskan," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
