Darmin Ingin Perlengkapan Haji dan Umroh RI Bukan Produk China
Darmin Ingin Perlengkapan Haji dan Umroh RI Bukan Produk China
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menginginkan, agar produk China tidak lagi dipakai dalam perlengkapan haji dan umrah Indonesia. Pasalnya, Ia menilai produk Negeri Tirai Bambu -julukan China- telah mendominasi perlengkapan haji dan umrah di Indonesia.
Lebih lanjut Darmin menceritakan pengalamannya saat umrah, melihat tas yang digunakan jamaah Indonesia warna-warni, bagus-bagus dan keren secara tampilan. Namun saat ditanya ternyata hal itu merupakan produk asal China.
"Kedua, saya pernah ikut umrah dan ngobrol-ngobrol dengan kelompok lain, itu kan tas koper atau selendangnya itu bagus dan keren-keren tampilannya, warnanya begitu cerah. Tapi ketika ditanya itu buatan China semua," ujar Menko Darmin di Jakarta, Rabu (6/3/2019).
Sambung dia menambahkan, standar keberhasilan manajemen bisnis syariah untuk haji, umrah dan travel menurutnya bukan hanya diukur dari banyaknya jumlah pengguna jasa, tapi untuk kepentingan nasional. "Masa kita tidak bisa mengumpulkan energi dan dana membangun industri itu? Jadi tidak memperparah defisit kita terhadap China," paparnya
Sebagai informasi, pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) tengah menyusun Memorandum of Understanding (MoU) serta membuat aplikasi khusus untuk pencarian biro travel atau umrah yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Hal ini dalam upaya untuk mencegah permasalahan yang belakangan kerap terjadi dalam penyelenggaraan umrah.
Lebih lanjut Darmin menceritakan pengalamannya saat umrah, melihat tas yang digunakan jamaah Indonesia warna-warni, bagus-bagus dan keren secara tampilan. Namun saat ditanya ternyata hal itu merupakan produk asal China.
"Kedua, saya pernah ikut umrah dan ngobrol-ngobrol dengan kelompok lain, itu kan tas koper atau selendangnya itu bagus dan keren-keren tampilannya, warnanya begitu cerah. Tapi ketika ditanya itu buatan China semua," ujar Menko Darmin di Jakarta, Rabu (6/3/2019).
Sambung dia menambahkan, standar keberhasilan manajemen bisnis syariah untuk haji, umrah dan travel menurutnya bukan hanya diukur dari banyaknya jumlah pengguna jasa, tapi untuk kepentingan nasional. "Masa kita tidak bisa mengumpulkan energi dan dana membangun industri itu? Jadi tidak memperparah defisit kita terhadap China," paparnya
Sebagai informasi, pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) tengah menyusun Memorandum of Understanding (MoU) serta membuat aplikasi khusus untuk pencarian biro travel atau umrah yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Hal ini dalam upaya untuk mencegah permasalahan yang belakangan kerap terjadi dalam penyelenggaraan umrah.
(akr)
Explore More