Kementan Beri Bantuan Alsintan Senilai Rp650 Juta ke Petani Jembrana

JAKARTA - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani Jembrana, Bali.

Penyerahan alsintan senilai Rp650.660.000 ini diserahkan secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani. Alsintan yang diberikan berupa traktor roda dua sebanyak 20 unit, cultivator 5 unit, dan power thresher multiguna 5 unit.

"Kepada kelompok tani yang mendapatkan bantuan ini, kami harap agar dapat dipergunakan semustinya. Alat pertanian ini harus dijaga dengan baik serta dirawat selepas pemakaian. Mudah-mudahan dengan alat ini hasil yang diperoleh petani bisa lebih meningkat lagi," pesan Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy, dalam keterangan resmi, Senin (18/3/2019).

Sarwo Edhy mengingatkan agar bantuan alsintan jangan sampai hanya disimpan di rumah atau dijual. Dikatakannya, hal itu sudah terjadi di daerah lain sehingga pemerintah menariknya kembali untuk di realokasi ke daerah lainnya yang membutuhkan.

"Ada daerah lain bukan di Bali, ditemukan alsintan tidak dipergunakan bahkan ada yang dijual. Jangan sampai hal ini terjadi di sini. Sebab dinas akan menarik kembali alsintan itu agar diberikan ke daerah lainnya," tandas Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy juga menawarkan kepada petani Jembrana bantuan lainnya bila dibutuhkan. Seperti jaringan irigasi tersier, embung, benih untuk hortikultura atau benih florikultura serta pupuk bersubsidi.

"Silakan ajukan ke kami melalui Dinas Pertanian. Kami siap membantu tidak hanya tanaman pangan, tetapi bila di Jembrana mengembangkan perkebunan, hortikuotura, florikultura atau peternakan, kami juga siap membantu," kata Sarwo Edhy.

Sarwo menambahkan, bila ada jaringan irigasi di Jembrana yang rusak, juga bisa mengajukan bantuan ke Kementan. Begitu juga dengan asuransi pertanian, Kementan juga siap memberikan subsidi.

"Di Kementan ada bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT). Apabila Jembrana membutuhkan RJIT atau pembangunan embun untuk mengairi persawahan, silakan ajukan ke kami," tutur Sarwo Edhy.

Sarwo menyebutkan, petani Kabupaten Jembrana juga harus mengetahui adanya asuransi pertanian. Dengan mendaftarkan lahannya ke Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), petani bisa menjalankan usaha taninya lebih tenang.

"Pemerintah memberi subsidi Rp144.000 dan petani hanya dibebani Rp36.000 per hektar. Petani Jembrana kami dorong ikut program asuransi pertanian. Karena bila terkena musibah gagal panen dapat ganti rugi Rp6 juta per hektar," kata Sarwo Edhy.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, mengatakan bantuan alsintan untuk pertanian Jembrana merupakan bentuk perhatian Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah memperhatikan petani hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

"Ini adalah bentuk perhatian Presiden Jokowi. Saya hanya bertugas menyampaikan saja kebutuhan-kebutuhan apa saja dari petani di berbagai daerah. Semoga bantuan ini memberikan dampak kesejahteraan bagi para petani," ujar Rizal Djalil.

Sementara itu, Wakil Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan, menyampaikan potensi di Jembrana itu terdiri dari pertanian, peternakan, perikanan atau nelayan baru UKM.

"Jembrana sesungguhkan menyimpan sejumlah potensi yang bisa dikembangkan, terutama pertanian. Untuk sektor pertanian, selain meningkatan produksi, bantuan dari Kementan ini sangat berarti. Sekarang yang perlu kami kembangkan adalah pengolahan pasca panen," ujarnya.

Made mengatakan, teknologi pasca panen saat ini sangat dibutuhkan agar harga yang dijual petani semakin mahal. Petani harus menjual produk yang diolah terlebih dahulu bukan habis panen langsung dijual.

"Petani harus dilatih, harus difasilitasi, entah melalui kursus atau dilatih di balai latihan," kata Bupati.

Untuk padi, pemerintah perlu membangun gudang, membangun penggilingan baik berskala kecil rumah tangga maupun berskala besar. Hal ini perlu karena petani tidak hanya menjual gabahnya saja, tetapi bisa menjual beras dan dedak sekaligus.

"Petani yang mengolah lahan di jalur hijau, pemerintah akan mengupayakan untuk menggratiskan pajaknya," ujarnya.

Hal ini bertujuan untuk melindungi petani yang ada di jalur hijau, yang lahannya tinggal sedikit, sehingga mereka tidak menjual tanahnya kepada investor. Jangan sampai petani yang lahannya sedikit dibebani dengan pajak yang berat.