Diskriminasi Sawit, Indonesia Siapkan 2 Langkah untuk Menggugat ke WTO
Rabu, 20 Maret 2019 - 12:13 WIB
Diskriminasi Sawit, Indonesia Siapkan 2 Langkah untuk Menggugat ke WTO
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mempersiapkan dua langkah untuk mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO) terkait diskriminasi sawit di pasar global. Langkah ini dilakukan terkait keputusan Uni Eropa yang menyatakan budi daya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan.
"Kita siapkan dua cara mengajukan gugatan ke WTO, yaitu ada panel dan dispute. Tapi ini perlu proses, paling cepat 6 bulan. Yang jelas pemerintah harus melakukan perlawanan. Kalau tidak tentunya kita mengakui telah melakukan praktik deforestasi. Padahal kebun sawit tumbuh diatas lahan terbuka karena sudah dimanfaatkan kayunya untuk reboisasi. Contohnya Kalimantan menjadi ijo royo royo kembali," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/3/2019).
Musdalifah menegaskan, kelapa sawit adalah komoditas nomor satu yang mampu bertahan lama dan menjadi sangat penting bagi sumber devisa negara dari banyak komoditas yang ada.
"Nah untuk Borneo, posisinya menjadi penting karena ada 34% perkebunan sawit di wilayah ini (Kalimantan). Tentunya tanpa Borneo, kita akan kehilangan sekian banyak kontribusi bagi negara. Sehingga Borneo Forum harus dimanfaatkan luas untuk kepentingan komoditi ekspor kelapa sawit Indonesia," tegas Musdalifah.
Musdalifah menjelaskan, untuk kampanye melawan diskriminasi sawit di pasar global, pemerintah akan menyiapkan dengan mendorong tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah diratifikasi 158 negara.
"Salah satu agenda utama pencapaian SDGs adalah pengurangan kemiskinan. Nah tanpa kelapa sawit bagaimana kita mengatasi kemiskinan di negara kita. Bagaimana membangun perekonomian rakyat di daerah terpencil. Masih banyak wilayah lain karena tidak ada sawit, mereka bergantung kepada komoditas lain namun komoditas tersebut kurang memiliki nilai ekonomi tinggi," timpal Musdalifah.
Menurut Musdalifah, diterimanya SDGs dengan 17 goal (tujuan) oleh 158 negara tentunya tidak menjadi kendala jika environment yang hanya dipermasalahkan. "Kan hanya environment yang menjadi tolok ukur Uni Eropa untuk menolak kelapa sawit sebagai pencampur bio diesel," tandasnya.
Ketua Panitia Borneo Forum III, Agus Sumasto, mengatakan Borneo Forum merupakan agenda tahunan Gabungan Produsen Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang lingkup Regional Kalimantan. Penyelenggaraan tahun 2019 di Pontianak merupakan putaran ke-3 yang diselenggarakan secara bersama oleh GAPKI Cabang Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
"Sebagai sentra sawit terkemuka secara nasional atau 34% dari 12,3 juta hektar luas areal sawit nasional, maka peran strategis sawit di wilayah Kalimantan dalam mendulang devisa negara diharapkan mampu menopang pilar ekonomi nasional maupun regional," katanya.
"Kita siapkan dua cara mengajukan gugatan ke WTO, yaitu ada panel dan dispute. Tapi ini perlu proses, paling cepat 6 bulan. Yang jelas pemerintah harus melakukan perlawanan. Kalau tidak tentunya kita mengakui telah melakukan praktik deforestasi. Padahal kebun sawit tumbuh diatas lahan terbuka karena sudah dimanfaatkan kayunya untuk reboisasi. Contohnya Kalimantan menjadi ijo royo royo kembali," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/3/2019).
Musdalifah menegaskan, kelapa sawit adalah komoditas nomor satu yang mampu bertahan lama dan menjadi sangat penting bagi sumber devisa negara dari banyak komoditas yang ada.
"Nah untuk Borneo, posisinya menjadi penting karena ada 34% perkebunan sawit di wilayah ini (Kalimantan). Tentunya tanpa Borneo, kita akan kehilangan sekian banyak kontribusi bagi negara. Sehingga Borneo Forum harus dimanfaatkan luas untuk kepentingan komoditi ekspor kelapa sawit Indonesia," tegas Musdalifah.
Musdalifah menjelaskan, untuk kampanye melawan diskriminasi sawit di pasar global, pemerintah akan menyiapkan dengan mendorong tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah diratifikasi 158 negara.
"Salah satu agenda utama pencapaian SDGs adalah pengurangan kemiskinan. Nah tanpa kelapa sawit bagaimana kita mengatasi kemiskinan di negara kita. Bagaimana membangun perekonomian rakyat di daerah terpencil. Masih banyak wilayah lain karena tidak ada sawit, mereka bergantung kepada komoditas lain namun komoditas tersebut kurang memiliki nilai ekonomi tinggi," timpal Musdalifah.
Menurut Musdalifah, diterimanya SDGs dengan 17 goal (tujuan) oleh 158 negara tentunya tidak menjadi kendala jika environment yang hanya dipermasalahkan. "Kan hanya environment yang menjadi tolok ukur Uni Eropa untuk menolak kelapa sawit sebagai pencampur bio diesel," tandasnya.
Ketua Panitia Borneo Forum III, Agus Sumasto, mengatakan Borneo Forum merupakan agenda tahunan Gabungan Produsen Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang lingkup Regional Kalimantan. Penyelenggaraan tahun 2019 di Pontianak merupakan putaran ke-3 yang diselenggarakan secara bersama oleh GAPKI Cabang Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
"Sebagai sentra sawit terkemuka secara nasional atau 34% dari 12,3 juta hektar luas areal sawit nasional, maka peran strategis sawit di wilayah Kalimantan dalam mendulang devisa negara diharapkan mampu menopang pilar ekonomi nasional maupun regional," katanya.
(ven)
