Bangun Jalur KA 13.000 Km hingga 2030, Butuh Dana Rp917 Triliun
Bangun Jalur KA 13.000 Km hingga 2030, Butuh Dana Rp917 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan jalur kereta api (KA) yang beroperasi pada 2030 mencapai 13.000 kilometer (km). Saat ini jalur kereta api yang telah ada baru mencapai 6.000 km.
Kasubdit Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Yudi Karyanto mengakui, panjang jalur KA yang melayani masyarakat saat ini masih terbilang kecil jika mengacu pada luasan wilayah Indonesia.
"Tapi kita berkomitmen untuk terus membangun jalur KA baru terutama di luar Pulau Jawa," ujarnya dalam diskusi Indonesia Railway Conference 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Data Direktorat jenderal Perkeretaapian menyebutkan, untuk membangun panjang jalur KA 13.000 km pada 2030 dibutuhkan pendanaan dengan nilai USD65,5 miliar atau sekitar Rp917 triliun. Pembangunan tersebut terdiri atas pembangunan infrastruktur senilai USD30 miliar dan pengadaan kereta senilai USD35,5 miliar. Sedangkan kemampuan pendanaan lewat APBN hanya berkontribusi 36%. "Makanya pendanaan ini akan kita dorong terus supaya bisa didanai oleh swasta dan BUMN sebanyak 64%," ungkapnya.
Yudi menambahkan, ke depan, sebanyak delapan proyek pembangunan perkeretaapian akan terus didorong dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Proyek tersebut di antaranya Kereta Api Bandara Kertajati, Light Rail Transit (LRT) Cibubur-Bogor, serta Kereta Api Urban Bandung.
"Jadi kita itu memiliki bandara baru, yakni Bandara Kertajati, yang akan menjadi bandara besar seperti Bandara Soekarno Hatta (Tangerang). Karenanya, kami ingin buat koneksi (kereta api) antara Cirebon dan Bandung yang bisa mengakses ke Bandara Kertajati," jelas Yudi.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Masyarakat Kereta Api Indonesia (Maska) Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pemerintah memang kian gencar melakukan pembangunan infrastruktur perkeretapiaan. Akan tetapi, pembangunan itu tak akan berjalan sesuai target apabila tak didukung pendanaan di luar APBN.
"Tidak bisa semua pembangunan perkeretaapian dananya bersumber dari pemerintah. Pemerintah hanya bisa menanggung sebagian, sisanya itu didorong oleh swasta. Jadi memang kami mendorong swasta untuk masuk, baik langsung maupun tidak langsung," ujar Hermanto.
Dia menambahkan, swasta bisa terlibat secara tidak langsung dengan mengembangkan teknologi terkait sarana maupun prasarana perkeretaapian melalui kerja sama sama dengan BUMN. Tak hanya BUMN, pihaknya juga mendorong lahirnya industri baru di sektor ini dengan memanfaatkan UMKM
"Kalau untuk yang besar-besar ada LEN dan PT INKA ini sudah bergairah. Yang lain tentu kita harapkan bisa lahir, misalnya pelibatan UMKM lewat interior kereta. Ini akan kita dorong terus," pungkasnya.
Kasubdit Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Yudi Karyanto mengakui, panjang jalur KA yang melayani masyarakat saat ini masih terbilang kecil jika mengacu pada luasan wilayah Indonesia.
"Tapi kita berkomitmen untuk terus membangun jalur KA baru terutama di luar Pulau Jawa," ujarnya dalam diskusi Indonesia Railway Conference 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Data Direktorat jenderal Perkeretaapian menyebutkan, untuk membangun panjang jalur KA 13.000 km pada 2030 dibutuhkan pendanaan dengan nilai USD65,5 miliar atau sekitar Rp917 triliun. Pembangunan tersebut terdiri atas pembangunan infrastruktur senilai USD30 miliar dan pengadaan kereta senilai USD35,5 miliar. Sedangkan kemampuan pendanaan lewat APBN hanya berkontribusi 36%. "Makanya pendanaan ini akan kita dorong terus supaya bisa didanai oleh swasta dan BUMN sebanyak 64%," ungkapnya.
Yudi menambahkan, ke depan, sebanyak delapan proyek pembangunan perkeretaapian akan terus didorong dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Proyek tersebut di antaranya Kereta Api Bandara Kertajati, Light Rail Transit (LRT) Cibubur-Bogor, serta Kereta Api Urban Bandung.
"Jadi kita itu memiliki bandara baru, yakni Bandara Kertajati, yang akan menjadi bandara besar seperti Bandara Soekarno Hatta (Tangerang). Karenanya, kami ingin buat koneksi (kereta api) antara Cirebon dan Bandung yang bisa mengakses ke Bandara Kertajati," jelas Yudi.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Masyarakat Kereta Api Indonesia (Maska) Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pemerintah memang kian gencar melakukan pembangunan infrastruktur perkeretapiaan. Akan tetapi, pembangunan itu tak akan berjalan sesuai target apabila tak didukung pendanaan di luar APBN.
"Tidak bisa semua pembangunan perkeretaapian dananya bersumber dari pemerintah. Pemerintah hanya bisa menanggung sebagian, sisanya itu didorong oleh swasta. Jadi memang kami mendorong swasta untuk masuk, baik langsung maupun tidak langsung," ujar Hermanto.
Dia menambahkan, swasta bisa terlibat secara tidak langsung dengan mengembangkan teknologi terkait sarana maupun prasarana perkeretaapian melalui kerja sama sama dengan BUMN. Tak hanya BUMN, pihaknya juga mendorong lahirnya industri baru di sektor ini dengan memanfaatkan UMKM
"Kalau untuk yang besar-besar ada LEN dan PT INKA ini sudah bergairah. Yang lain tentu kita harapkan bisa lahir, misalnya pelibatan UMKM lewat interior kereta. Ini akan kita dorong terus," pungkasnya.
(fjo)
Explore More