Sri Mulyani Ingin Buat Aturan Baru Izin Pertambangan
Senin, 01 April 2019 - 22:59 WIB
Sri Mulyani Ingin Buat Aturan Baru Izin Pertambangan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membuat aturan baru mengenai izin pertambangan untuk investor sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.
Rencana beleid ini disebabkan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih belum memberikan keadilan bagi beberapa perusahaan swasta. Sehingga aturan tersebut harus segera diperbaharui.
Ini juga mengacu pada kasus investasi perusaaan tambang asal India, Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA). Baca: Menang Arbitrase, Pemerintah Selamatkan Uang Negara Rp6,68 Triliun
"Seharusnya IMFA itu melakukan due diligence dulu, tetapi ini tidak dilakukan. Sehingga jika ada masalah seperti ini langsung dibawa ke gugatan arbitrase. Makanya kami akan coba perbaiki lagi aturannya agar tidak terjadi tumpang tindih seperti yang terjadi selama ini," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (1/4/2019).
Sri Mulyani menjelaskan gugatan yang telah diajukan IMFA terhadap Pemerintah Indonesia sejak 24 Juli 2015, karena ada tumpang-tindih IUP antara IMFA dengan PT Sri dengan 7 perusahaan lainnya, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan batas wilayah antar perusahaan itu.
"Jadi permasalahan batas wilayah itu merupakan masalah yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia. Kalau IMFA telah melakukan due diligence dengan benar, masalah itu pasti sudah diketahui IMFA. Jadi mereka tidak bisa menyalahkan Indonesia atas kelalaiannya sendiri," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung H.M Prasetyo menilai penanganan perkara arbitrase itu dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Penanganan Gugatan Arbitrase IMFA dengan Jaksa Agung sebagai leading sector kasus itu.
"Mengenai temporal objection yang pada pokoknya, pemerintah menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih maupun masalah batas wilayah itu merupakan masalah yang terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia," tandas Prasetyo.
Rencana beleid ini disebabkan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih belum memberikan keadilan bagi beberapa perusahaan swasta. Sehingga aturan tersebut harus segera diperbaharui.
Ini juga mengacu pada kasus investasi perusaaan tambang asal India, Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA). Baca: Menang Arbitrase, Pemerintah Selamatkan Uang Negara Rp6,68 Triliun
"Seharusnya IMFA itu melakukan due diligence dulu, tetapi ini tidak dilakukan. Sehingga jika ada masalah seperti ini langsung dibawa ke gugatan arbitrase. Makanya kami akan coba perbaiki lagi aturannya agar tidak terjadi tumpang tindih seperti yang terjadi selama ini," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (1/4/2019).
Sri Mulyani menjelaskan gugatan yang telah diajukan IMFA terhadap Pemerintah Indonesia sejak 24 Juli 2015, karena ada tumpang-tindih IUP antara IMFA dengan PT Sri dengan 7 perusahaan lainnya, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan batas wilayah antar perusahaan itu.
"Jadi permasalahan batas wilayah itu merupakan masalah yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia. Kalau IMFA telah melakukan due diligence dengan benar, masalah itu pasti sudah diketahui IMFA. Jadi mereka tidak bisa menyalahkan Indonesia atas kelalaiannya sendiri," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung H.M Prasetyo menilai penanganan perkara arbitrase itu dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Penanganan Gugatan Arbitrase IMFA dengan Jaksa Agung sebagai leading sector kasus itu.
"Mengenai temporal objection yang pada pokoknya, pemerintah menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih maupun masalah batas wilayah itu merupakan masalah yang terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia," tandas Prasetyo.
(ven)
Lihat Juga :
