Soal Diskriminasi Kelapa Sawit, Luhut Minta LSM Bertindak Nasionalis

JAKARTA - Pelarangan impor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan sebuah tindak diskriminasi perdagangan. Pemerintah Indonesia pun fokus menghadapi diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa.

Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak segala lapisan masyarakat untuk bergotong royong membantu industri kepala sawit di Indonesia, termasuk mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini mengkritisi pemerintah dan industri CPO yang dianggap merusak lingkungan.

Luhut menegaskan, industri kelapa sawit memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Saat ini, ada sekitar 20 juta petani yang kehidupannya bergantung di kelapa sawit.

"Saya harap, LSM Indonesia itu juga terpanggil, ini kan menyangkut 20 juta petani. Jadi mereka jangan juga hanya bicara masalah lingkungan," ujar Luhut di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Mantan Jenderal TNI itu menegaskan, seiring dengan berjalannya industri kelapa sawit, pemerintah saat ini sudah pro aktif mengeluarkan kebijakan yang melindungi lingkungan.

Salah satu kebijakan yang paling terlihat ialah tidak dilakukannya lagi pembukaan lahan baru untuk industri ini. Sehingga, sudah tidak ada lagi kerusakan lingkungan secara masif yang terjadi akibat keberadaan kelapa sawit.

"Ya kalau ada curi sana, curi sini, ya itu pengawasan yang harus diperketat, jadi jangan dibunuh sistemnya," ucapnya.

Pria yang sempat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu menambahkan, pemerintah tengah fokus menyelesaikan kebijakan one map policy. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah akan mampu memantau secara langsung tindak kejahatan yang terjadi dalam industri kelapa sawit.

"LSM kita mbok nasionalismenya dibangkitkan. 20 juta loh rakyat petani Indonesia. Nanti lama-lama kita audit juga mereka (LSM)," jelasnya.