Hingga Maret 2019, Realisasi Bantuan Sosial Mencapai Rp36,97 Triliun
Selasa, 23 April 2019 - 00:37 WIB
Hingga Maret 2019, Realisasi Bantuan Sosial Mencapai Rp36,97 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) sampai Maret 2019 mencapai Rp36,97 triliun. Jumlah ini tumbuh 106,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, kata Kemenkeu, pertumbuhan penyaluran Bansos ini tidak ada kaitannya dengan tahun politik.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, menekankan meroketnya realisasi Bansos tidak terkait kepentingan tahun politik. Tahun ini, pemerintah memang sudah menganggarkan dana Rp224,41 triliun untuk Bansos.
"Bansos kita di tahun 2019, anggarannya memang lebih tinggi," ujar Luky di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Luky menjelaskan, ada tiga alasan utama realisasi pencairan Bansos meroket. Pertama, adanya pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) sampai dengan tahap ke II, dengan peningkatan indeks pada komponen kesehatan dan pendidikan sebesar 100%.
"Kita tambah PKH sehingga volumenya meningkat. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok," katanya.
Yang kedua ialah adanya percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah dibayar sampai dengan Mei 2019. Pencairan iuran PBI dilakukan dengan cara pelunasan kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kami percepat pelunasan kesehatan ke BPJS untuk selesiakan kewajiban kita yang telah diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," ucapnya.
Selain itu, adanya realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan realisasi Bansos lainnya, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi, disebut menjadi alasan-alasan utama realisasi penyaluran Bansos meroket.
"BPNT juga eksekusi, sehingga dampak ke masyarakat betul-betul nyata. Selama inikan banyak ditanya kenapa anggaran kita lambat penyerapannya. Jadi kita percepat agar manfaat pelaksanaannya lebih baik," tutur Luky.
Dan dengan ini, Kemenkeu menegaskan tidak ada kaitannya dengan tahun politik. "Anggaran Kementerian Sosial bisa kita lihat jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga ini betul-betul tidak kaitannya dengan Pemilu," jelasnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, menekankan meroketnya realisasi Bansos tidak terkait kepentingan tahun politik. Tahun ini, pemerintah memang sudah menganggarkan dana Rp224,41 triliun untuk Bansos.
"Bansos kita di tahun 2019, anggarannya memang lebih tinggi," ujar Luky di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Luky menjelaskan, ada tiga alasan utama realisasi pencairan Bansos meroket. Pertama, adanya pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) sampai dengan tahap ke II, dengan peningkatan indeks pada komponen kesehatan dan pendidikan sebesar 100%.
"Kita tambah PKH sehingga volumenya meningkat. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok," katanya.
Yang kedua ialah adanya percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah dibayar sampai dengan Mei 2019. Pencairan iuran PBI dilakukan dengan cara pelunasan kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kami percepat pelunasan kesehatan ke BPJS untuk selesiakan kewajiban kita yang telah diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," ucapnya.
Selain itu, adanya realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan realisasi Bansos lainnya, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi, disebut menjadi alasan-alasan utama realisasi penyaluran Bansos meroket.
"BPNT juga eksekusi, sehingga dampak ke masyarakat betul-betul nyata. Selama inikan banyak ditanya kenapa anggaran kita lambat penyerapannya. Jadi kita percepat agar manfaat pelaksanaannya lebih baik," tutur Luky.
Dan dengan ini, Kemenkeu menegaskan tidak ada kaitannya dengan tahun politik. "Anggaran Kementerian Sosial bisa kita lihat jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga ini betul-betul tidak kaitannya dengan Pemilu," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
