Target 20 Juta Hektar Konservasi, Kemenko Maritim Inisiasi Sertifikasi SDM
Target 20 Juta Hektar Konservasi, Kemenko Maritim Inisiasi Sertifikasi SDM
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM dan IPTEK menginisiasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi untuk kompetensi Pengelola dan Perencana Kawasan Konservasi. Staf Ahli Menteri (SAM) Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang Sosio- Antropologi, Tukul Rameyo mwngatakan kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendorong percepatan sertifikasi SDM Kemaritiman.
Juga sebagai pencapaian janji pemerintah untuk target 20 juta hektar kawasan konservasi perairan pada tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Pepres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya TPB-14.
"Target tersebut sudah terpenuhi bahkan lebih, tapi ini harus dikelola. Ini janji kita. Jadi setelah para peserta diberikan Bimtek, kemudian akan dilakukan uji sertifikasi. Harapannya mereka pulang sudah tersertifikasi sebagai perencana dan pengelola kawasan-kawasan konservasi perairan laut di wilayahnya masing-masing," kata Staf Ahli Menteri Menko Maritim Rameyo di Jakarta lewat keterangan resmi, Selasa (23/4/2019).
Secara umum, sertifikasi itu penting, tambah SAM Rameyo, mengingat saat ini adalah era global dengan persaingan yang sangat ketat. "Kalau kita tidak melindungi SDM kita dengan sistem sertifikasi, maka jika pada saat sistem standar diberlakukan dan dibuka untuk komunitas regional seperti MEA, boleh jadi nanti pengelola-pengelola diisi oleh orang-orang luar negeri di ASEAN, sulit nanti untuk kita bersaing," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP, Andi Rusandi mengatakan, bimtek ini diharapkan dapat menjadikan pesertanya paham bagaimana cara mengelola kawasan konservasi secara efektif.
"Nah pengelolaan kawasan-kawasan konservasi yang efektif itu adalah kawasan konservasi itu didorong agar mempunyai dampak terhadap masyarakat seperti contoh dengan kegiatan patroli juga monitoring terhadap terumbu karang, lamun dan sebagainya," jelasnya
Direktur Andi juga menerangkan, pihaknya dalam hal ini KKP meminta kepada Kemenko Kemaritiman agar dapat membantu mengkoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait pengelolaan kawasan konservasi ini. Untuk para instruktur bimtek SAM Rameyo mengatakan, dihadirkan dari Perguruan Tinggi yaitu Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB dan Politeknik Jembrana, kemudian Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Bali, Fungsional PRL KKP, Lembaga Pengembangan SDM KKP, dan Pihak CTC.
Dari 188 kawasan konservasi yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, peserta yang hadir mengikuti Bimtek dan Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja khusus (SK3) ini merupakan perwakilan dari 24 Provinsi di Indonesia.
Juga sebagai pencapaian janji pemerintah untuk target 20 juta hektar kawasan konservasi perairan pada tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Pepres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya TPB-14.
"Target tersebut sudah terpenuhi bahkan lebih, tapi ini harus dikelola. Ini janji kita. Jadi setelah para peserta diberikan Bimtek, kemudian akan dilakukan uji sertifikasi. Harapannya mereka pulang sudah tersertifikasi sebagai perencana dan pengelola kawasan-kawasan konservasi perairan laut di wilayahnya masing-masing," kata Staf Ahli Menteri Menko Maritim Rameyo di Jakarta lewat keterangan resmi, Selasa (23/4/2019).
Secara umum, sertifikasi itu penting, tambah SAM Rameyo, mengingat saat ini adalah era global dengan persaingan yang sangat ketat. "Kalau kita tidak melindungi SDM kita dengan sistem sertifikasi, maka jika pada saat sistem standar diberlakukan dan dibuka untuk komunitas regional seperti MEA, boleh jadi nanti pengelola-pengelola diisi oleh orang-orang luar negeri di ASEAN, sulit nanti untuk kita bersaing," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP, Andi Rusandi mengatakan, bimtek ini diharapkan dapat menjadikan pesertanya paham bagaimana cara mengelola kawasan konservasi secara efektif.
"Nah pengelolaan kawasan-kawasan konservasi yang efektif itu adalah kawasan konservasi itu didorong agar mempunyai dampak terhadap masyarakat seperti contoh dengan kegiatan patroli juga monitoring terhadap terumbu karang, lamun dan sebagainya," jelasnya
Direktur Andi juga menerangkan, pihaknya dalam hal ini KKP meminta kepada Kemenko Kemaritiman agar dapat membantu mengkoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait pengelolaan kawasan konservasi ini. Untuk para instruktur bimtek SAM Rameyo mengatakan, dihadirkan dari Perguruan Tinggi yaitu Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB dan Politeknik Jembrana, kemudian Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Bali, Fungsional PRL KKP, Lembaga Pengembangan SDM KKP, dan Pihak CTC.
Dari 188 kawasan konservasi yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, peserta yang hadir mengikuti Bimtek dan Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja khusus (SK3) ini merupakan perwakilan dari 24 Provinsi di Indonesia.
(akr)
Explore More