Menahan Impor Lewat Bulog Dinilai Momentum Sejahterakan Petani Bawang
Menahan Impor Lewat Bulog Dinilai Momentum Sejahterakan Petani Bawang
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hanry Saragih menilai, keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menahan izin impor 100 ribu ton bawang putih lewat Perum Bulog jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani bawang. Ditambah dengan meminimalisir impor dan mendorong pertanian bawang putih dalam negeri.
Ia menegaskan, sejatinya para petani bawang putih memiliki kemampuan untuk itu. Tinggal bagaimana komitmen dari pemerintah. Terlebih dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliko kejayaan dalam memproduksi bawang putih. "Petani kita mampu kok. Tapi selama ini ketergantungan kita (pada impor) besar sekali, padahal kita mampu produksi," tegas Hanry di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Kebijakan Kementerian Perdagangan menahan izin impor Bulog hingga saat ini pun dinilai sudah pada koridornya. Pasalnya pemberian izin impor komoditas tanpa menanam dikhawatirkan dapat mematikan pertanian bawang putih nasional nantinya.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono menyarankan pemerintah untuk menghargai importir swasta yang sudah menjalankan wajib tanam 5% untuk impor bawang putih. “Kemendag sudah tepat menahan izin impor Bulog dan mendahulukan izin impor importir swasta. Terlebih importir swasta sudah benar-benar menunjukkan komitmen untuk swasembada pangan dengan penanaman 5% dari impor tadi,” jelasnya.
Lebih lanjut Yusuf justru mengaku kagum lantaran tindakan Kemendag memprioritaskan pemberian izin kepada importir swasta yang sudah melakukan wajib tanam 5%, justru menunjukan keberpihakan Kemendag terhadap visi pertanian pangan Indonesia, yakni swasembada bawang putih. “Karena selama ini justru sebaliknya, sering kali Kemendag itu senangnya impor dibandingkan dengan mendorong swasembada pangan domestik begitu. Jadi kalau ada tindakan begitu, ya baguslah,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Simanjorang menilai, pemerintah harus mengendalikan harga bawang putih di pasaran terutama menjelang Ramadan. Maka dari itu, impor bawang putih sebaiknya disegerakan.
Gejolak harga menjelang Ramadan menurutnya perlu diantisipasi. “Pemerintah harus menghitung secara cermat akan kebutuhan kita, sehingga dapat memberikan izin impor tepat waktu kepada importir,” ujarnya.
Ia juga meminta Kementerian Pertanian melalui Dirjen Holtikultura cepat mengeluarkan RIPH untuk importir yang sudah mengajukan izin dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.
Ia menegaskan, sejatinya para petani bawang putih memiliki kemampuan untuk itu. Tinggal bagaimana komitmen dari pemerintah. Terlebih dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliko kejayaan dalam memproduksi bawang putih. "Petani kita mampu kok. Tapi selama ini ketergantungan kita (pada impor) besar sekali, padahal kita mampu produksi," tegas Hanry di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Kebijakan Kementerian Perdagangan menahan izin impor Bulog hingga saat ini pun dinilai sudah pada koridornya. Pasalnya pemberian izin impor komoditas tanpa menanam dikhawatirkan dapat mematikan pertanian bawang putih nasional nantinya.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono menyarankan pemerintah untuk menghargai importir swasta yang sudah menjalankan wajib tanam 5% untuk impor bawang putih. “Kemendag sudah tepat menahan izin impor Bulog dan mendahulukan izin impor importir swasta. Terlebih importir swasta sudah benar-benar menunjukkan komitmen untuk swasembada pangan dengan penanaman 5% dari impor tadi,” jelasnya.
Lebih lanjut Yusuf justru mengaku kagum lantaran tindakan Kemendag memprioritaskan pemberian izin kepada importir swasta yang sudah melakukan wajib tanam 5%, justru menunjukan keberpihakan Kemendag terhadap visi pertanian pangan Indonesia, yakni swasembada bawang putih. “Karena selama ini justru sebaliknya, sering kali Kemendag itu senangnya impor dibandingkan dengan mendorong swasembada pangan domestik begitu. Jadi kalau ada tindakan begitu, ya baguslah,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Simanjorang menilai, pemerintah harus mengendalikan harga bawang putih di pasaran terutama menjelang Ramadan. Maka dari itu, impor bawang putih sebaiknya disegerakan.
Gejolak harga menjelang Ramadan menurutnya perlu diantisipasi. “Pemerintah harus menghitung secara cermat akan kebutuhan kita, sehingga dapat memberikan izin impor tepat waktu kepada importir,” ujarnya.
Ia juga meminta Kementerian Pertanian melalui Dirjen Holtikultura cepat mengeluarkan RIPH untuk importir yang sudah mengajukan izin dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.
(akr)
Explore More